Ahli sebut pengembangan UMKM “hijau” perlu dukungan permodalan

Market21 Dilihat

IDN Bisnis Perlu ada dukungan konkret dan juga intervensi dengan segera dari pemerintah pada bentuk regulasi pada usaha UMKM berkelanjuta

Jakarta – Ahli Ekonom lalu Lingkungan Mubariq Ahmad mengumumkan pengembangan usaha mikro, kecil juga menengah (UMKM) hijau atau usaha yang mana berkelanjutan memerlukan dukungan permodalan yang tersebut kuat, termasuk regulasi pemerintah.

"Perlu ada dukungan konkret lalu intervensi secara langsung dari pemerintah pada bentuk regulasi pada perusahaan UMKM berkelanjutan," katanya pada keterangan di area Jakarta, Jumat.

Menurutnya, mekanisme dukungan yang dimaksud ditawarkan dapat sebagai sumber permodalan pada inisiatif pemerintah yang sudah ada ada, seperti pinjaman acara kredit bisnis rakyat (KUR), program investment facility, badan layanan umum (BLU) pemerintah, hingga pemberdayaan penduduk berbasis credit union.

"Ke depannya, pemerintah dapat menimbulkan kebijakan kemudian dorongan yang dimaksud konkret untuk menggunakan dana pemerintah juga mengaplikasikannya pada UMKM hijau," tuturnya.

Mubariq meyakini Indonesia memiliki peluang yang mana luar biasa di mengembangkan usaha keberlanjutan. Pasalnya, hingga ketika ini, UMKM mampu berkontribusi terhadap 61 persen pendapatan domestik bruto (PDB) negara.

"Jika model business as usual mampu diubah menjadi industri berkelanjutan, maka sektor ini berpotensi menghadirkan dampak besar pada upaya target pengurangan emisi karbon nasional sekaligus peningkatan ekonomi," ujarnya.

Mubariq mengungkapkan setidaknya ada dua tantangan di mengembangkan UMKM hijau atau usaha berkelanjutan, baik yang dialami oleh pemilik usaha maupun oleh pemilik modal.

Tantangan pertama, yakni belum banyak pendanaan dari pemerintah yang mana berfokus untuk pengembangan UMKM Hijau serta terbatasnya ketersediaan sarana pembangunan ekonomi berdampak untuk pemilik usaha.

Adapun tantangan kedua adalah bukan adanya kesadartahuan terhadap pengaplikasian bank konvensional kemudian kemampuan untuk mengaksesnya dari pemilik usaha.

"Dengan demikian para pemilik UMKM perlu diberikan akses ke pada empat kerangka kerja sektor ekonomi berkelanjutan, diantaranya adalah akses pendanaan, pengembangan kapasitas UMKM, akses pada teknologi, kemudian pada akses pasar," tambahnya.

 

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Situs ini disponsori oleh: Free Invoice Generator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *