Airlangga: Realisasi peremajaan sawit meningkat 72,35 persen

Finansial50 Dilihat

Situs ini disponsori oleh: Free Invoice Generator

IDN Bisnis Salah satu penghambat utama adalah regulasi yang digunakan mempersulit proses penyetoran kembali bagi pekebun rakyat

Jakarta – Menteri Koordinator Area Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan realisasi kegiatan peremajaan sawit rakyat (PSR) atau replanting pada 2023 mencapai 53.012 hektare (ha) atau meningkat 72,35 persen dibandingkan 2022 yang digunakan sebesar 30.759 ha.

otoritas juga mencatat penyaluran dana PSR dalam tahun 2023 sebesar Rp1,5 triliun yang tersebut diberikan untuk 21.020 pekebun.

Dalam rapat pada Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, Menko Airlangga menyoroti beberapa poin krusial dari rapat yang dimaksud yang digunakan salah satunya terkait dengan realisasi inisiatif penyertaan kembali sawit yang digunakan hanya saja mencapai 30 persen dari target 180.000 ha.

"Salah satu yang dimaksud menjadi kendala adalah dalam regulasi. Oleh akibat itu, tadi diminta agar Kementan mengkaji peraturan Menteri Pertanian ini oleh sebab itu kebun rakyat tiada bisa saja di-replanting oleh sebab itu diminta dua hal. Satu, selain sertifikat, diminta juga rekomendasi dari KLHK," kata Airlangga.

Airlangga juga menekankan bahwa salah satu penghambat utama adalah regulasi yang mempersulit proses penyetoran kembali bagi pekebun rakyat.

Dalam kegiatan PSR, pada tahun pertama pekebun sawit rakyat bisa saja mendapatkan dana bantuan sebesar Rp30 jt per hektare dengan maksimal luasan kebun empat ha.

Untuk tahun kedua juga selanjutnya, pekebun dapat memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan batas maksimal pagu Rp500 jt lalu bunga enam persen per tahun.

Saat ini, sedang diajukan usulan kenaikan dana bantuan yang disebutkan menjadi Rp60 jt untuk biaya penyelenggaraan kebun, perawatan, tumbuhan sela, pendampingan sampai dengan flora mulai berbuah (P0–P3) dengan keperluan biaya Rp10,8 triliun.

"Kami juga usulkan kenaikan dana untuk replanting yang dimaksud sekarang diberikan Rp30 jt itu untuk dinaikkan ke Rp60 juta. Kenapa harus dinaikkan ke Rp60 juta? Karena, dari hasil kajian naskah akademik dan juga juga dari hasil komunikasi dengan para pekebun, itu untuk replanting merek baru bisa jadi berbuah pada tahun ke-4," terang Airlangga.

Selain itu, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berada dalam mempersiapkan inisiatif beasiswa untuk menciptakan sumber daya manusia kelapa sawit yang digunakan unggul serta menjamin keberlanjutan sektor kelapa sawit sesuai dengan tantangan bidang serta prinsip keberlanjutan.

"Mengenai keterlanjuran lahan. Dilihat dari daftar yang mana sudah ada masuk, keluarannya masih sangat sedikit. Padahal, ini sudah ada masuk dalam di Undang-Undang Cipta Kerja juga telah dikerjakan sejak tahun 2021. Oleh lantaran itu, perlu ada percepatan penyelesaian keterlanjuran lahan untuk pekebun rakyat. Termasuk, untuk pembagian wilayah TORA-nya juga harus didorong," jelasnya.

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Situs ini disponsori oleh: Free Invoice Generator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *