Bahlil segera terbitkan izin bisnis tambang batu bara untuk PBNU

Bisnis16 Dilihat

DKI Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Sinkronisasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadilia menyatakan akan segera menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) pengelolaan batu bara untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), guna mengoptimalkan peran organisasi keagamaan.

"Atas arahan kemudian pertimbangan dari beberapa menteri, bahkan telah lama disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi, kita akan memberikan konsesi batu bara yang mana cadangannya cukup besar terhadap PBNU untuk dikelola di rangka mengoptimalkan organisasi," ujar Bahlil di keterangannya dalam Youtube Kementerian Pengembangan Usaha diambil pada Jakarta, Senin.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, langkah-langkah pembuatan izin konsesi yang disebutkan pada saat ini sudah ada memasuki tahap penyelesaian, sehingga di waktu dekat izin itu akan segera diteken.

"Karena itu bukan lama lagi saya akan teken IUP untuk kasih PBNU, oleh sebab itu prosesnya telah hampir selesai, Itu janji saya," katanya.

Ia logis pemberian izin bidang usaha untuk PBNU dikarenakan dirinya bangga terhadap organisasi islam terbesar dalam dunia selama Indonesia yang disebutkan dikarenakan sudah ada berbagai berkontribusi bagi pembangunan negara.

"Saya merasa bangga terhadap NU, akibat saya lahir dari zat individu ibu yang digunakan kader NU," kata dia.

Presiden Joko Widodo pada Kamis (30/5) telah dilakukan meneken Peraturan otoritas (PP) 25/2024 tentang inovasi melawan PP 96/2021 tentang penyelenggaraan kegiatan perniagaan pertambangan mineral kemudian batu bara (minerba).

Dalam pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti NU juga Muhammadiyah sanggup mengurus wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan pengelolaan tambang oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) akan terus dijalankan secara profesional melalui sayap ormas yang tersebut mengurusi bisnis.  

Menurut beliau pemberian hak untuk organisasi kemasyarakatan untuk menjalankan pertambangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, yang digunakan menyebutkan hak asasi manusia untuk bermetamorfosis menjadi produktif. 

Artikel ini disadur dari Bahlil segera terbitkan izin usaha tambang batu bara untuk PBNU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *