Bahlil masalah Dirty Vote: Halusinasi Itu

Bisnis598 Dilihat

IDN Bisnis Jakarta – Menteri Penyertaan Modal sekaligus Kepala Badan Sinkronisasi Penananam Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengumumkan film dokumenter “Dirty Vote” yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024 adalah item halusinasi.

“Halusinasi itu. Nama gue ada di tempat situ, ya? Saya nggak nonton, ya,” kata Bahlil pasca menggunakan hak suaranya pada TPS 04 Duren Tiga, Ibukota Indonesia Selatan, Rabu, 14 Februari 2024.

Bahlil menyebutkan para pemeran yang dimaksud terlibat di area di film yang disebutkan telah miliki preferensi ke salah satu pasangan calon presiden serta perwakilan presiden. Ia juga menyoroti perilisan film yang disebutkan yang tersebut diadakan pada masa tenang. “Kok dibuat kayak gitu. Itu black campaign (kampanye hitam).”

Adapun film dokumenter “Dirty Vote” dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc dalam platform digital YouTube. Film yang disebutkan menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan juga Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan juga bersama-sama menjelaskan rentetan insiden yang digunakan diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Mereka juga menyalahkan Bawaslu yang dinilai tidak ada tegas di menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.

Sementara itu, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara “Dirty Vote” mengumumkan film itu bentuk edukasi untuk penduduk yang tersebut pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu. “Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin menghadirkan setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” ucapnya.

Dalam waktu kurang lebih tinggi lima jam setelahnya siar di dalam YouTube, film itu pada waktu ini telah dilakukan dilihat 355.831 orang kemudian dan juga disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Selasa, 13 Februari 2024, pukul 19.00 WIB, film yang dimaksud sudah disaksikan sekitar 7,5 jt penonton.

Adapun anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan kritik dari film dokumenter yang disebutkan sebagai bagian refleksi kemudian evaluasi. “Tetapi pada konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu sekadar siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang tersebut telah diadakan di konteks penanganan pelanggaran yang dimaksud kemudian dibidik pada film itu,” ujarnya.

ANTARA

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *