Bank Tanah Ultimatum Warga di area IKN, KPA: Praktik Ala eksekutif Kolonial Belanda

Techno31 Dilihat

IDN Bisnis Jakarta – Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menyoroti surat Badan Bank Tanah terhadap warga yang tersebut bermukim dalam Ibu Perkotaan Nusantara (IKN). Surat bertarikh 18 Maret 2024 itu diteken oleh Pimpinan Proyek Badan Bank Tanah Kota Penajam Paser Utara, Syafran Zamzami.

Merujuk salinan surat yang digunakan diperoleh Tempo, sehari setelahnya tanggal tersebut, disebutkan bahwa lahan seluas 4.162 hektare yang mana tersebar dalam Kecamatan Penajam serta Kecamatan Sepaku, Daerah Penajam Utara, Kalimantan Timur berada dalam bawah Hak Pengelolaaan (HPL) Badan Bank Tanah. Luasan di dalam Penajam mencakup empat kelurahan, yaitu Riko, Pantai Lango, Gersik, serta Jenebora. Sedangkan yang tersebut dalam Sepaku terletak pada Kelurahan Maridan.

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menyatakan surat dari Badan Bank Tanah itu semakin menguatkan fakta bahwa lahan IKN diobral bagi investor. Menurut dia, Badan Otorita IKN juga sempat mengultimatum penduduk adat Pemaluan. Konsorsium sejak awal menolak Bank Tanah yang tersebut terkesan mengadopsi azas domein verklaring—sering disebut negaraisasi tanah—dan menyelewengkan hak menguasai dari negara.  

“Seolah tanah adalah milik negara. Dipersempit lagi menjadi tanah adalah milik pemerintah,” ucap Dewi terhadap Tempo pada Rabu, 20 Maret 2024. “Inilah praktik yang tersebut subur pada waktu pemerintahan Kolonial Belanda mengakuisisi tanah-tanah penduduk lalu kekayaan alam kita.”

Sumber Tempo menyebutkan bahwa surat peringatan keras itu menyasar 30 petani yang mana sudah ada bertahun-tahun menggarap lahan sasaran klaim Badan Bank Tanah. Petani yang dimaksud bercocok tanam di area lahan yang disebutkan sudah ada memiliki bukti kepemilikan tanah sejak 1979.

Dalam surat itu ditulis juga bahwa warga diimbau untuk bukan melakukan kegiatan apapun diatas HPL Badan Bank Tanah. Warga dianggap melanggar jikalau masih beraktivitas di tempat sana. “Dalam rangka penataan, akan segera dilaksanakan penertiban segala sesuatu yang tersebut ditanam dalam berhadapan dengan lahan HPL Badan Bank Tanah,” begitu bunyinya.  

Ada juga pernyataan mengenai ancaman pidana apabila warga lokal masih melanggar peringatan tegas tersebut. Aturan yang mana disematkan adalah Pasal 2 Peraturan otoritas Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin, dengan ancaman penjara selama 3 bulan.

Menurut Dewi, pembentukan Bank Tanah dengan landasan Undang Undang Cipta Kerja dan juga turunannya menjelma menjadi lembaga spekulan tanah ala pemerintah. Beleid yang mana disoroti itu adalah Peraturan otoritas Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah (Bank Tanah). “Pengesahan PP ini adalah pelaksanaan ketentuan Pasal 135 Omnibus Law,” kata dia.

Pemenuhan hak rakyat menghadapi tanah melalui penyelesaian konflik agraria masih tertatih-tatih. Kini petani, rakyat adat, penduduk agraris di tempat pedesaan, dan juga komunitas miskin kota semakin menghadapi kenyataan pahit,

Alih-alih menguatkan mesin reforma agraria (RA) dan juga kelembagaannya, kata Dewi, pemerintah justru menciptakan mesin pengadaan tanah untuk badan bidang usaha raksasa juga investor. Niat itu digarap secara cepat dan juga kritis melalui pembentukan Bank Tanah.

“Parahnya, badan baru ini diberikan kewenangan yang mana sangat luas kemudian kuat di Omnibus Law lalu PP turunannya, termasuk terlibat mengurusi tanah obyek RA. Sehingga dengan seenaknya mengambil tanah warga, seperti pada IKN.”

IRSYAN HASYIM I ADVIST KHOIRUNIKMAH

Pilihan Editor: Ada Organisasi Sukanto Tanoto Panen Kayu pada Kawasan Inti IKN

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Situs ini disponsori oleh: Free Invoice Generator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *