Beda Lembaga Survei pada RI Dulu dan juga Sekarang, dari Akademis Jadi Bisnis

Berita Olahraga95 Dilihat

IDN Bisnis

Jakarta – Menjelang penyelenggaraan pemilihan umum, sejumlah lembaga survei memublikasikan hasil surveinya kepada publik. Biasanya, hasil survei menjadi acuan rakyat untuk mengetahui tingkat keterpilihan tiap kandidat di tempat event kontestasi pemilu.

Terkadang, penerapan metodologi yang dimaksud tepat menyebabkan hasil survei mampu mencapai tingkat akurasi tinggi mirip dengan hasil perhitungan resmi oleh pengurus pemilu. Namun, banyak kali hasil survei juga menuai kontroversi khususnya yang dirilis oleh lembaga-lembaga survei yang digunakan dianggap tak kredibel.

Terlepas dari itu, ada cerita menarik ihwal lembaga survei urusan politik pada Indonesia yang mempunyai perbedaan antara dahulu lalu sekarang. 

Dari akademis jadi bisnis

Pemilu 2004 tak cuma jadi pesta demokrasi pertama yang dimaksud memungkinkan rakyat memilih dengan segera presiden serta perwakilan presiden, tetapi jadi titik balik yang digunakan mengubah pandangan elit tentang survei politik.

Sistem one man one vote jelas mengubah paradigma pilpres dari semula diatur para elit saat ini menimbulkan pendapat rakyat benar-benar dipertimbangkan. 

Indonesianis Marcus Mietzner di risetnya berjudul “Political Opinion Polling in Post-authoritarian Indonesia: Catalyst or Obstacle to Democratic Consolidation?” (BRILL, 2009) menjelaskan, masa kampanye presiden 2004 memunculkan banyak lembaga survei yang dimaksud mengubah lanskap kebijakan pemerintah Indonesia.

Perhitungan-perhitungan survei urusan politik kemudian turut meramaikan ihwal sosok pemimpin masa depan Indonesia. Salah satu yang dimaksud melakukan survei urusan politik adalah Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dimaksud berdiri pada Agustus 2003.

Dua bulan sebelum pemilu, mengutip pewartaan Detik.com (11 Mei 2004), LSI merilis hasil survei nasional yang mengumumkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memenangi pilpres dengan perolehan 40% suara. Perhitungan LSI pada akhirnya memang sebenarnya terbukti akurat: SBY menang putaran pertama, meskipun persentase akhirnya berbeda dengan hitung resmi KPU.

Menariknya, masa kampanye 2004 juga menyebabkan lembaga survei mengubah arah pendiriannya.

Sebelum pilpres 2004, kata Mietzner, lembaga survei sebagian besar didorong oleh keingintahuan akademis lalu kepentingan yang digunakan kuat untuk menjaga dari manipulasi pada pilpres pertama pasca rezim otoriter.

“Oleh dikarenakan itu, sponsor utama lembaga survei pada waktu itu bukanlah partai atau kandidat, melainkan donor asing seperti USAID juga lembaga mirip yang dimaksud ingin memajukan demokratisasi pada Indonesia,” tulis Mietzner.

Namun, di tempat pemilihan umum 2004, lembaga survei tak hanya sekali memaparkan hasil surveinya saja, tetapi juga memberi nasehat tentang cara calon eksekutif serta legislatif mampu menang pemilu. Sejak ketika itu, kata Mieztner lembaga survei terbagi jadi dua kubu.

Pertama, kubu akademis yang dimaksud meyakini bahwa survei harus memenuhi permintaan publik masalah informasi juga transparansi. Kubu ini terus-menerus terbuka ke politisi tentang informasi, tetapi tak menolak pembayaran.

Hanya saja, kata Mieztner, mereka itu menolak untuk memberi nasihat untuk para aktor kebijakan pemerintah tentang cara menjalankan kampanye, menciptakan citra tertentu, atau merancang platform digital untuk membantu mengalahkan lawan.

Kedua, kubu komersil atau bisnis. Sesuai namanya, lembaga survei yang digunakan jadi bagian ini memiliki misi membantu politisi meraih kemenangan pemilu. Tentu dengan mematok tarif terhadap para politisi yang bekerjasama. Mereka tiada semata-mata melakukan survei, tetapi juga mengatur jalannya kampanye. Mulai dari mendirikan citra serta menyebarluaskan janji-janji lewat berbagai media.

Pecahnya lembaga survei menjadi dua kubu, khususnya di area kubu bisnis, lantas menyebabkan persoalan tersendiri. Menurut Mieztner, persoalan yang dimaksud sanggup terdiri dari manipulasi, komersialisasi, juga peluang keberpihakan. Belum lagi, hal ini juga menghasilkan biaya kampanye bengkak.

Meski begitu, di area sisi lain, menjamurnya lembaga survei di area Indonesia miliki arti penting bagi perkembangan demokrasi.

“Adanya aktivitas yang mana terbuka, kompetitif, serta tanpa sensor oleh lembaga survei merupakan indikasi kuat dari dinamika demokrasi. […] Yang lebih tinggi penting, survei opini dan juga quick count telah lama meningkatkan kredibilitas pemilihan umum yang tersebut berkontribusi terhadap stabilitas demokrasi di tempat Indonesia,” tulis peneliti dari Australia National University itu.

Seiring waktu lembaga survei menambah warna tersendiri di tempat tiap pemilu. Sekarang, ada 40 lembaga survei yang mana terdaftar di area KPU untuk pilpres 2024.

Artikel Selanjutnya Bisnis Kredit Makin Gurih, Lembaga Perkreditan Bocorin Hal ini

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *