Beleid Terkait Penerapan KPPE dan juga KUPA Terus Digodok Industri Asuransi

Finansial12 Dilihat

IDN Bisnis . Industri perasuransian sedang menggodok aturan lebih lanjut lanjut terkait aturan yang tambahan detail perusahaan yang masuk Komunitas Organisasi Perasuransian berdasarkan Ekuitas (KPPE) maupun Tim Usaha Korporasi Asuransi (KUPA).

Kepala Departemen Pengaturan juga Penguraian Perasuransian, Penjaminan serta Dana Pensiun OJK Djonieri mengungkapkan asosiasi sekarang lagi diskusi bagaimana menyikapi ketentuan terkait KPPE serta KUPA.

“KPPE misalnya, bagaimana implementasi regulasinya, nanti KPPE 2 sanggup melakukan transaksi jual beli semua komoditas atau hasil yang tambahan kompleks, itu nanti kita atur di area SEOJK. Setelah ini kita akan buat SE nya secara lebih tinggi detail,” kata beliau di Webinar Efek POJK 23/2023.

Djonieri memahami, di membentuk SEOJK terkait pendalaman klaster ini diperlukan komuniasi dua arah antara regulator dengan pelaku industri.

“Kita setuju harus komunikasi dua arah juga itu yang dimaksud telah kita lakukan, untuk mendapat masukan dari lapangan usaha jadi kita gak dengan syarat buat regulasi tanpa masukan asosiasi,” tandasnya.

Ketua Umum Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menyampaikan pihaknya menggalang hadirnya POJK tersebut, namun ia tak memungkiri terdapat beberapa perusahaan yang dimaksud tak bisa jadi masuk di klasterisasi ini khususnya dalam tahun 2028, dalam mana kenaikan ekuitas minimum semakin tinggi.

“Saat ini kami masih mengantisipasi waktu, bagaimana kita merumuskan KPPE1 kemudian KPPE 2 maupun KUPA 1 juga KUPA 2 implementasinya seperti apa,” terangnya.

Budi mengungkapkan, POJK 23/2023 seyogyanya membantu untuk penguatan sektor perasuransian. Menurutnya, ini adalah peluang bagi asuransi umum khususnya melakukan metamorfosis juga reformasi.

Dia menyebutkan, berdasarkan data yang digunakan dimiliki AAUI ketika ini terdapat 12 perusahaan asuransi umum yang tersebut mempunyai ekuitas dalam bawah Simbol Rupiah 250 miliar, artinya perusahaan yang dimaksud tak mencukupi aturan permodalan minimum yang dimaksud diwajibkan hingga akhir tahun 2026.

“Ini tantangan bagi kita, dari analisa statistik kemudian data yang ada di area kami hitungannya kurang lebih besar antara 12 perusahaan yang tersebut harus kita coba lihat bagaimana merek bisa jadi survive menuju ekuitas Simbol Rupiah 250 miliar (di 2026),” sebutnya.

Budi berharap, perusahaan-perusahaan yang disebutkan secara organik bisa jadi lolos dari ketentuan modal minimum tersebut.

“Saat ini kami lagi berinteraksi dengan pihak-pihak ketiga bagaimana merekan sanggup menjadi holding dari perusahaan-perusahaan yang mana nantinya ‘terdelusi’,” terangnya.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon menyebutkan pihaknya juga tengan mendiskusikan ulang terkait detail KPPE kemudian KUPA tersebut.

“Kami coba bahas kemudian diskusi dengan regulator misalnya yang belum memenuhi boleh terus beroperasi tapi jangan yang tersebut kompleks, nah yang mana tidak ada kompleks ini definisinya apa ini yang nanti dibahas lebih besar lanjut,” katanya pada waktu ditemui pada Jakarta, Kamis (25/1).

Budi mengungkapkan, naiknya modal minimum ini secara objektif akan baik untuk pelaku lapangan usaha asuransi jiwa. Menurutnya, turunnya POJK 23/2023 ini bukanlah suatu yang mana mengejutkan sebab pihaknya juga turut memberi masukan.

“Asosiasi diberikan kesempatan untuk memberi masukan, sejujurnya ketika kita mengawasi POJK yang digunakan baru meninggalkan ini sebagian masukan asosiasi rasanya terakomodir,” ungkapnya.

Budi menyebutkan, anggota AAJI hampir mencapai 60 perusahaan dari total yang dimaksud yang tersebut masih miliki ekuitas di area bawah Mata Uang Rupiah 250 miliar yang digunakan harus dipenuhi paling lambat 31 Desember 2026 tidak ada sampai 10 perusahaan.

“Sedikit lah yang tersebut (punya ekuitas) Rupiah 100 miliar-Rp 200an miliar, pintu awal kan Rupiah 250 miliar kemudian dikasih waktu 2 tahun,” sebutnya.

Memang, lanjut Budi, sebelum aturan ini pergi dari beberapa yang menjadi perhatian pihaknya antara lain bila terjadi kenaikan tiada terlalu sejumlah serta jangka waktu yang mana diberikan untuk pemenuhan lebih besar panjang.

“Sekarang lihat hasilnya okelah cukup reasonable. Terakhir waktu itu yang mana kami perjuangkan kalaupun belum memenuhi boleh dong lanjut beroperasi tapi tiada seluas dengan perusahaan yang digunakan telah memenuhi Mata Uang Rupiah 1 triliun,” katanya.

Lebih lanjut, Budi menambahkan, bagi perusahaan yang belum memenuhi ekuitas minimum Simbol Rupiah 250 miliar di area 2026 harus memikirkan solusi penambahan modal. Namun, kata dia, penambahan modal bukanlah pilihan yang populer bagi pemodal atau pemilik perusahaan dikarenakan bisnisnya sedang menghadapi tantangan.

“Kalau kita lihat pendapatan premi tahun 2023 kan susut yang tersebut esensinya datang dari unitlink, sementara kalau kegiatan bisnis lagi susut kemudian perusahaan minta tambah modal terhadap pemegang saham, tentu pemegang saham akan berfikir dua atau tiga kali. Ini adalah yang tersebut mungkin saja di waktu ke depan kita akan coba bicara dengan regulator,” tandasnya.

Kesiapan Pemain Jadi Induk KUPA

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) menyatakan siap menjadi induk KUPA yang dimaksud termaktum pada POJK 23/2023 yang dimaksud mengatur tentang ekuitas minimum perasuransian.

Deputy Director Strategic Management & Corporate Development Tugu Insurance Kristy Damayanti menyampaikan bahwa ketika ini perusahaan miliki ekuitas sebesar Rupiah 6,7 triliun di dalam Desember 2023.

Artinya Tugu Insurance telah terjadi berada dalam menghadapi ketentuan ekuitas minimum KPPE 2. Di mana kategori ini mewajibkan perusahaan asuransi memiliki ekuitas minimum sebesar Simbol Rupiah 1 triliun kemudian Simbol Rupiah 2 triliun bagi perusahaan reasuransi di tempat akhir tahun 2028.

“Kami akan menjajaki kemungkinan pembentukan KUPA dengan perusahaan asuransi serta reasuransi yang tersebut terafiliasi dengan kami di dalam Tugu Group,” terangnya.

Kristy menjelaskan, beberapa perusahaan afiliasi Tugu Group miliki ekuitas di area bawah ketentuan minimum dalam tahun 2028, dengan kategori KPPE 1 atau untuk beraktifitas industri di area KPPE 2 terdapat beberapa entitas yaitu PT Asuransi Samsung Tugu serta PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugure) dengan ekuitas masing-masing pada waktu ini Rupiah 398 miliar juga Rupiah 1,5 triliun.

“Terkait dengan pembentukan KUPA dengan perusahaan asuransi non grup ketika ini kami masih mempertimbangkan peluangnya serta bentuk skemanya seperti apa, kami masih mengawaitu detail formal skema KUPA yang dimaksud akan ditetapkan oleh OJK,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kristy menambahkan, beberapa hal yang masih menjadi pertimbangan pihaknya di pembentukan KUPA antara lain, sumbangan positif yang dapat diberikan pada entitas perusahaan terhadap KUPA, kesamaan visi misi seberapa besar kesempatan serta risiko yang dimaksud kemungkinan besar ditimbulkan dari skema KUPA terhadap Tugu ke depannya.

“Jadi secara umum kami berjanji penuh terhadap peraturan yang tersebut diberlakukan OJK dan juga berjuang memberikan support terbaik untuk bidang asuransi Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu, PT BNI Life Insurance (BNI Life) mengatakan KUPA jadi alternatif bagi beberapa perusahaan asuransi untuk memenuhi regulasi.

“Kembali lagi ke tujuannya, bahwa adanya KUPA lalu KPPE ini adalah untuk menguatkan kemudian menggerakkan stabilitas di lapangan usaha asuransi,” kata Plt. Direktur Utama BNI Life Eben Eser Nainggolan terhadap KONTAN.

Eben bilang, POJK ini akan menghadirkan dampak positif bagi sektor kemudian mewujudkan terciptanya sistem ekologi bidang perasuransian yang kuat dan juga sehat dari segi penguatan aspek permodalan, aspek kelembagaan dan juga aspek operasional penyelenggaraan usaha industri.

“Dengan adanya batas minimum ekuitas, maka hal ini dapat berdampak terjadinya merger atau pembelian menghadapi perusahaan yang tersebut tiada memenuhi ketentuan,” imbuhnya.

Eben menuturkan, terkait dengan prospek menjadi induk KUPA, perusahaan ketika ini belum mengambil sikap menghadapi hal tersebut. Namun, beliau bilang, pembentukan KUPA mampu menjadi alternatif bagi perusahaan untuk meningkatkan skala dunia usaha Perusahaan, penguatan struktur, serta di menghadapi tantangan ke depan.

Lebih lanjut, beliau bilang, total ekuitas BNI Life per Desember 2023 (unaudited) sebesar Rupiah 6,35 triliun atau meningkat sekitar 5,6% secara tahunan.



Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *