BP Tapera: Revisi PP Tapera tingkatkan akuntabilitas pengelolaan dana

Market18 Dilihat

Perubahan berhadapan dengan PP ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan juga akuntabilitas pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat

Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan, revisi berhadapan dengan Peraturan pemerintahan (PP) Nomor 25 Tahun 2020 meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat.

"Perubahan menghadapi PP ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat lalu akuntabilitas pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam Jakarta, Senin.

Heru Pudyo Nugroho menyambut baik terbitnya beleid dimaksud, yang tersebut merupakan penyempurnaan dari aturan sebelumnya, dimana rute pengelolaan Tapera dilaksanakan melalui penyimpanan oleh partisipan secara periodik di jangka waktu tertentu, yang semata-mata dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan pokok simpanan berikut hasil pemupukannya setelahnya kepesertaan berakhir.

BP Tapera mengemban amanah sebagai penyaluran pembiayaan perumahan yang dimaksud berbasis simpanan dengan berlandaskan gotong royong.

Partisipan yang digunakan yang termasuk di kategori Komunitas Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat memperoleh kegunaan terdiri dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KBR), kemudian Kredit Renovasi Rumah (KRR) dengan tenor panjang hingga 30 tahun serta suku bunga terus pada bawah suku bunga pasar.

Dana yang tersebut dihimpun dari kontestan akan dikelola oleh BP Tapera sebagai simpanan yang mana akan dikembalikan terhadap peserta

“Dana yang digunakan dikembalikan terhadap partisipan Tapera pada saat masa kepesertaannya berakhir, dalam bentuk beberapa orang simpanan pokok berikut dengan hasil pemupukannya,” ujar Heru Pudyo Nugroho.

Lebih lanjut ia menjelaskan, penduduk yang mana masuk di kategori berpenghasilan rendah kemudian belum memiliki rumah pertama dapat mengajukan kegunaan pembiayaan Tapera, sepanjang telah terjadi bermetamorfosis menjadi kontestan Tapera.

Dalam pengelolaan dana Tapera dimaksud, BP Tapera mengedepankan transparansi juga akuntabilitas sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG) kemudian mendapat pengawasan dengan segera dari Komite Tapera, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga Badan Pemeriksa Keuangan.

Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan pemerintahan Nomor 21 Tahun 2024 tentang inovasi menghadapi Peraturan eksekutif (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mana ditetapkan pada 20 Mei 2024.

Beberapa hal pokok yang dimaksud diatur pada Peraturan otoritas Nomor 21 Tahun 2024 ini mengatur ketentuan diantaranya kewenangan pengaturan Kepesertaan Tapera oleh Kementerian terkait, dan juga pemisahan sumber dana antara dana Fasilitas Likuiditas Pendanaan Perumahan (FLPP) dari dana Tapera.

BP Tapera dibentuk berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, yang dimaksud diatur lebih banyak lanjut melalui Peraturan otoritas Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, dengan tujuan menghimpun dan juga menyediakan dana ekonomis jangka panjang yang digunakan berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan pada rangka memenuhi keinginan rumah layak kemudian terjangkau bagi peserta, juga memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan peserta.

Artikel ini disadur dari BP Tapera: Revisi PP Tapera tingkatkan akuntabilitas pengelolaan dana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *