BPJPH: Sistem non halal wajib cantumkan keterangan tidaklah halal

Market26 Dilihat

IDN Bisnis Prinsipnya, regulasi JPH bertujuan untuk menghadirkan proteksi serta memberikan kemudahan bagi publik bahwa hasil yang tersebut halal itu jelas lalu yang tersebut non halal juga jelas.

Jakarta – Badan Penyelenggara Keamanan hasil Halal (BPJPH) Kementerian Agama menegaskan bahwa komoditas yang mana berasal dari substansi yang mana tak halal atau non halal wajib mencantumkan keterangan tiada halal.

"Prinsipnya, regulasi JPH bertujuan untuk menghadirkan pengamanan dan juga memberikan kemudahan bagi warga bahwa hasil yang halal itu jelas lalu yang dimaksud non halal juga jelas," ujar Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham di dalam Jakarta, Senin.

Menurut Aqil, kewajiban sertifikasi halal akan diberlakukan oleh otoritas mulai 18 Oktober 2024. BPJPH menegaskan bahwa hasil yang tersebut berasal dari komponen yang tersebut tidak ada halal atau non halal dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal. "Produk non halal dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal," katanya.

Misalnya minuman keras, atau makanan berbahan daging babi, tidaklah kemungkinan besar didaftarkan sertifikat halal. Artinya dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal.

Aqil juga menjelaskan bahwa produk-produk yang disebutkan dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal, sehingga tetap memperlihatkan bisa saja diperdagangkan sekalipun pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal sudah ada dimulai pada Oktober 2024.

Namun dengan syarat, komoditas yang disebutkan diberi penjelasan atau pandangan sejelas-jelasnya bahwa hasil berbahan atau mengandung unsur non halal. Misalnya, produk-produk mengandung daging babi diberi keterangan dengan mencantumkan tulisan atau gambar babi di tempat bungkusnya.

Hal ini sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 92, bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk-produk yang dimaksud berasal dari komponen yang dimaksud diharamkan, wajib mencantumkan keterangan bukan halal. Keterangan tak halal itu dapat dalam bentuk gambar, tanda, dan/atau tulisan yang mana dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk; dan/atau tempat tertentu pada produk.

Selanjutnya, Pasal 93 menyatakan bahwa hasil yang tersebut berasal dari komponen yang tersebut diharamkan wajib mencantumkan keterangan tak halal terdiri dari gambar, tulisan, dan/atau nama unsur dengan warna yang tersebut berbeda pada komposisi bahan, misalnya dengan warna merah.

"Undang-undang Nomor 33 juga Peraturan eksekutif Nomor 39 Tahun 2021 juga mengatur bahwa pencantuman keterangan tidaklah halal sebagaimana dimaksud di Pasal 92 lalu pasal 93 harus mudah dilihat juga dibaca dan juga tidak ada mudah dihapus, dilepas, lalu dirusak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." kata Aqil.

Hal itu juga membuktikan bahwa sertifikasi halal dimaksudkan untuk pengamanan konsumen pada mengonsumsi atau menggunakan produk.

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Situs ini disponsori oleh: Free Invoice Generator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *