BRIN: Kebijakan ekstrem diperlukan untuk wujudkan swasembada kedelai

Bisnis25 Dilihat

Kenapa saya katakan ekstrem, sebab kebijakan ini sangat sulit untuk kita lakukan dengan status ketika ini,

Jakarta – Badan Studi dan juga Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti perlunya terobosan kebijakan yang dimaksud ekstrem apabila Tanah Air ingin mewujudkan swasembada kedelai, yaitu kemampuan untuk memenuhi keinginan kedelai di negeri tanpa impor.

“Kenapa saya katakan ekstrem, oleh sebab itu kebijakan ini sangat sulit untuk kita lakukan dengan keadaan pada waktu ini,” kata Peneliti Ahli Utama Pusat Investigasi Kondisi Keuangan Perilaku dan juga Sirkuler BRIN, Dewa Ketut Sadra Swastika dalam webinar yang disertai dalam Jakarta, Selasa.

Dewa mengungkapkan untuk mencapai swasembada kedelai ada beberapa kebijakan yang dimaksud diperlukan dilakukan. Pertama, menyediakan lahan yang digunakan luas untuk dijadikan kawasan baru produksi kedelai.

Ia menambahkan lahan yang dimaksud ada ketika ini sudah ada berbagai digunakan oleh vegetasi palawija lain, seperti jagung dan juga kacang hijau. Kedelai juga tidaklah mampu bersaing dengan palawija lain, sehingga sulit mengharapkan penambahan areal panen dari lahan usaha tani kemudian petani yang digunakan telah ada.

Kedua, diperlukan dipastikan ketersediaan benih kedelai yang tersebut bermutu, lantaran menurut dia, sektor benih kedelai Tanah Air masih tertinggal, sehingga diperlukan didorong untuk berkembang.

Ketiga, usaha tani kedelai harus dilaksanakan di skala besar. Petani kecil dengan lahan terbatas, menurutnya, sulit untuk mencapai efisiensi dan juga skala kegiatan ekonomi yang optimal. Oleh akibat itu, harus melibatkan BUMN dan juga swasta untuk mengatur perniagaan tani kedelai skala besar.

Keempat, diperlukan jaminan lingkungan ekonomi yang mana jelas. Dewa berpendapat petani tidaklah akan termotivasi untuk menyumbangkan kedelai apabila tidaklah ada kepastian pembeli. Untuk itu, wajib campur tangan pemerintah untuk memberikan jaminan pasar, sehingga petani tidak ada ragu untuk berinvestasi pada bisnis ini.

Dewa menyampaikan dari sisi kebijakan perkembangan pertanian, kedelai merupakan tumbuhan pangan terpenting ketiga pasca padi lalu jagung. Program-program peningkatan produksi masih terfokus pada padi untuk swasembada beras. Sedangkan prioritas kedua adalah peningkatan produksi jagung melalui pemanfaatan benih hibrida.

Kebijakan kelima yang digunakan diperlukan adalah regulasi impor kedelai penting dikaji ulang. Impor kedelai harus dibatasi pada ketika panen raya kedelai lokal, dan juga diberlakukan biaya masuk yang digunakan tinggi untuk melindungi petani pada negeri.

Nusantara masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi keperluan kedelai pada negeri.

Angka dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa pada 2023, Indonesi mengimpor 2,27 jt ton kedelai dengan nilai 1,47 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp23,65 triliun.

Di sisi lain, ekspor kedelai dari Nusantara hanya saja mencapai 2.561 ton dengan nilai 1.159 dolar Negeri Paman Sam atau sekitar Rp18,65 juta.

Artikel ini disadur dari BRIN: Kebijakan ekstrem diperlukan untuk wujudkan swasembada kedelai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *