Dirty Vote Bongkar Politik Gentong Babi Jokowi dalam Politisasi Bansos pada Pemilihan Umum 2024, Hal ini Penjelasannya

Berita Olahraga46 Dilihat

IDN Bisnis JakartaIsu bantuan sosial alias Bansos dipolitisasi sibuk di beberapa waktu terakhir. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti memberikan penjelasannya di film Dirty Vote. Film dokumenter yang mana mengungkap dugaan kecurangan pemilihan oleh Presiden Jokowi itu dirilis hari ini, Ahad, 11 Februari 2024.

“Mengapa Bansos dijadikan alat berpolitik? Ada satu konsep di ilmu urusan politik yang digunakan namanya kebijakan pemerintah gentong babi atau pork barrel politics,” kata Bivitri pada film yang tersebut disutradarai Dandy Laksono tersebut.

Bivitri menjelaskan, kebijakan pemerintah gentong babi merupakan istilah yang dimaksud muncul pada masa perbudakan di dalam Amerika Serikat. Saat itu, para budak harus berebut mengambil daging babi yang dimaksud diawetkan pada gentong. Para budak lantas bersaing untuk babi dalam gentong tersebut.

“Akhirnya muncul istilah  bahwa ada orang-orang yang digunakan akan berebut jatah untuk kenyamanan dirinya,” tutur Bivitri.

Dalam konteks kebijakan pemerintah pada waktu ini, Bivitri menyatakan kebijakan pemerintah gentong babi adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara. Uang yang disebutkan digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh politisi agar dirinya dapat dipilih kembali.

“Tentu semata kali ini Jokowi tidaklah sedang mengajukan permohonan orang untuk memilih dirinya, melainkan penerusnya,” ujar Bivitri.

Dalam pemaparannya dalam film Dirty Vote, Bivitri memang sebenarnya menyoroti gelontoran anggaran Bansos mendekati pemilihan 2024 yang dianggap berlebihan. Sebab, untuk bulan Januari cuma pemerintah telah menghabiskan Mata Uang Rupiah 78,06 triliun. Jenis bantuan yang diberikan melalui anggaran tersebut, yakni Inisiatif Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Rencana Indonesia Terampil (PIP), dan juga bantuan dengan segera tunai (BLT) El Nino.

Sebelumnya, pada 2023, Jokowi juga menggelontorkan Bansos beras periode Maret-Mei senilai Mata Uang Rupiah 7,9 triliun serta periode September-November Rupiah 8 triliun. Bansos beras berlanjut ke Desember dengan alokasi dana sebesar Mata Uang Rupiah 2,7 triliun.  Tak cuma itu, sepanjang tahun lalu, Presiden Jokowi menggelontorkan Mata Uang Rupiah 81,2 triliun untuk PKH juga kegiatan kartu sembako. Kemudian, untuk PIP, KIP, bantun iuran pekerja kemudian Bansos lain senilai Mata Uang Rupiah 82,3 triliun. Sedangkan bantan PKH dan juga BPNT mencapai Simbol Rupiah 114,3 triliun.

Kemudian untuk tahun ini, Presiden Jokowi mencanangkan Bansos sembako untuk 18,8 jt kepala keluarga atau KK. Kemudian beras 10 kg untuk 22 jt KK serta BLT untuk 18 jt KK. Jika ditotal dengan kegiatan Bansos lainnya, Presiden Jokowi mengalokasikan Rupiah 508 triliun atau naik dari rencana sebelumnya senilai Rupiah 496,8 triliun.

“Di di tempat ini kita sanggup mengawasi bagaimana kemudian Bansos digunakan berlebihan dan juga melebihi apa yang dimaksud dilaksanakan ketika pandem Covid-19,” kata Bivitri.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana pengamanan sosial atau Perlinsos senilai Simbol Rupiah 498 triliun ketika pandemi pandemi Covid-19 pada 2020. Kemudian, pada 2021 mengalokasikan Simbol Rupiah 468,2 triliun kemudian pada 2022 senilai Rupiah 460,2 triliun.

Selain anggaran, yang dimaksud menjadi sorotan adalah penyaluran Bansos oleh Presiden. Padahal, Bivitri berujar, Bansos merupakan sarana negara yang dimaksud harus disalurkan sesuai struktur kenegaraan.

“Siapa yang berhak atau berwenang? Kementerian Sosial jawabannya,” kata Bivitri. Namun yang tersebut terjadi, data kemiskinan Kementerian Sosial justru bukan digunakan. “Barangkali oleh sebab itu kebetulan Menteri Sosial pada waktu ini dari PDIP yang telah berseberangan dengan penerus Jokowi,”

Film Dirty Vote dirilis di area YouTube Dirty Vote pada 11 Februari 2024. Film Dirty Vote dibintangi oleh tiga ahli hukum tata negara yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, serta Feri Amsari. Mereka memaparkan beberapa jumlah data lalu mengurai pelanggaran hukum dan juga kecurangan Pemilihan Umum pada waktu ini. 

Ada beberapa poin yang tersebut disampaikan Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, juga Feri Amsari pada film berdurasi 1 jam 55 menit 22 detik itu. Di antaranya tentang kecurangan melalui penunjukkan 20 PJ kepala daerah, tekanan untuk kepala desa agar memperkuat kandidat tertentu, juga penyaluran bantuan sosial atau Bansos yang digunakan berlebihan.

Dalam pemilihan presiden tahun ini, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka forward sebagai calon duta presiden mendampingi Prabowo Subianto. Pasangan ini berhadapan dengan dua pasangan lainnya yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar lalu Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Majunya Gibran menjadi sorotan masyarakat sebab ia forward pasca Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang tersebut sekaligus paman Gibran mengabulkan gugatan terkait aturan persyaratan usia calon perwakilan presiden 40 tahun. Putusan itu menyebabkan Gibran yang mana semestinya belum memenuhi persyaratan menjadi bisa saja mencalonkan diri sebagai calon presiden. 

Meski Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan bahwa Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat, sehingga tindakan yang tersebut dihasilkan juga cacat secara etik, namun pendaftaran Gibran terus berjalan. Pasangan Prabowo-Gibran didukung Jokowi dan juga beberapa orang menterinya. Belakangan, Presiden Joko Widodo juga diduga melakukan beberapa jumlah manuver kebijakan pemerintah untuk menyokong Prabowo-Gibran.

Film yang disebutkan mulanya dijadwalkan tayang pukul 11.00 tetapi mundur ke 11.39 WIB. Namun, sebelum film dirilis, TKN Prabowo Gibran sudah ada tambahan dulu menyelenggarakan konferensi pers kemudian menuding bahwa film yang dimaksud berisi fitnah. 

Wakil Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman mempersoalkan film Dirty Vote , film dokumenter yang tersebut mengungkap berbagai dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu. “Sebagian besar yang disampaikan di film adalah sesuatu bernada fitnah, narasi kebencian yang dimaksud sangat asumtif serta tak ilmiah,” kata Habiburokhman pada konferensi pers yang dimaksud disiarkan segera pada YouTube Prabowo Gibran, Ahad, 11 Februari 2024. 

Pilihan Editor: Dirty Vote Ungkap Dugaan Kecurangan Jokowi, Salurkan Bansos Mendadak, Kerahkan Polisi Hingga Tekan Kepala Desa

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *