DJP Sumut I: Penerimaan pajak sampai pekan ketiga Maret Rp4,70 triliun

Finansial25 Dilihat

IDN Bisnis Itu penerimaan sampai 21 Maret atau sebesar 15,38 persen dari target

Medan – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I) menyebutkan penerimaan pajak sampai pekan ketiga Maret 2024 mencapai sekitar Rp4,70 triliun atau lengkapnya Rp4.698.703.365.748.

"Itu penerimaan sampai 21 Maret atau sebesar 15,38 persen dari target," ujar Kepala Kanwil DJP Sumut I Arridel Mindra di area Medan, Sabtu.

Arridel pun mengajukan permohonan dukungan wajib pajak agar penerimaan pajak mencapai target.

Kanwil DJP Sumut I, beliau melanjutkan, juga akan melakukan beberapa cara agar target pendapatan pajak sesuai dengan harapan.

Salah satunya adalah memperketat pengawasan terhadap wajib pajak yang digunakan diduga bermasalah juga melakukan tindakan tegas terhadap merek demi menghurangi kerugian negara.

Terkini, Kamis (21/3), hasil sinergi antara Kanwil DJP Sumut I lalu Polda Sumatera Utara berhasil menyebabkan dituduh perkara pidana perpajakan beserta barang buktinya diserahkan ke Kejaksaan Negeri Binjai.

Tersangka merupakan wajib pajak berinisial DRS, direktur PT SDR di area Binjai, yang diduga merugikan negara sebesar Rp3.941.769.175 (Rp3,94 miliar) dengan sengaja menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan dan juga pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang digunakan tidaklah berdasarkan kegiatan yang sebenarnya, juga menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang mana isinya bukan benar atau tiada lengkap.

Tersangka disebut melanggar Pasal 39A huruf a lalu Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan juga Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sebagaimana telah terjadi beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"Langkah penegakan hukum yang tersebut dilaksanakan terhadap wajib pajak yang mana melakukan tindakan pidana dalam bidang perpajakan diharapkan memberikan efek jera, bagi wajib pajak yang mana tiada melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan juga benar, atau melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, rakyat khususnya wajib pajak, diminta untuk tetap memperlihatkan mematuhi ketentuan perpajakan pada melaksanakan hak juga kewajiban pajaknya," kata Arridel.

Kemudian, beliau juga mengingatkan terhadap semua wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh tepat waktu.

Arridel menegaskan, pelaporan SPT tahunan untuk tahun pajak 2023 dapat dijalankan sampai 31 Maret 2024 untuk WP pribadi. Adapun WP badan batas waktunya adalah 30 April 2024.

"Untuk memberikan kemudahan dan juga mendekatkan diri ke masyarakat, kami membuka layanan Pojok Pajak di dalam beberapa lokasi termasuk pusat perbelanjaan," tutur Arridel.

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Situs ini disponsori oleh: Free Invoice Generator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *