DJPb: Penerimaan kepabeanan dan juga cukai di dalam Sulteng capai Rp578,39 miliar

Finansial27 Dilihat

Kami berharap tahun ini realisasinya melebihi realisasi 2023.

Palu –

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Tengah (Sulteng) mengungkapkan penerimaan kepabeanan kemudian cukai dalam Sulteng mencapai Rp578,39 miliar atau 27,13 persen pada kuartal 1 tahun 2024.
 
"Kepabeanan juga cukai tetap bermetamorfosis menjadi prioritas pemerintah, dengan realisasi ini diharapkan hingga akhir 2024 dapat memberikan dampak positif," kata Kepala Kanwil DJPb Sulteng Yuni Wibawa, pada Palu, Selasa.
 
Ia menjelaskan pada periode Maret penerimaan bea serta cukai sebesar Rp147,9 miliar dan juga terus diupayakan meningkat pada periode-periode ke depan.
 
“Peningkatan penerimaan bea masuk bukan terlepas dari pengaruh inovasi tarif efektif bea masuk pada Maret 2024 naik berubah jadi 2,5 persen dari 1,56 persen pada Maret 2023,” ujarnya.
 
Tahun tak lama kemudian realisasi penerimaan kepabeanan juga cukai pada Sulteng mencapai Rp1,2 triliun atau 54,6 persen, sedangkan penerimaan bea masuk 3,82 persen, ini ditopang oleh kenaikan tarif efektif lalu menguatnya kurs dolar Amerika Serikat, meskipun terjadi penurunan basis impor.
 
Selain itu, penerimaan cukai tahun kemudian mencatatkan perkembangan tinggi sebesar 213,8 persen, lantaran ditopang tingginya penerimaan terhadap denda administrasi cukai, sebagai bagian dari kebijakan ultimum remedium, dimana pengenaan sanksi administratif lebih lanjut dikedepankan dibandingkan sanksi pidana.
 
"Kami berharap tahun ini realisasinya melebihi realisasi 2023," kata beliau lagi.
 
Ia mengemukakan selain kepabeanan serta cukai penerimaan negara tidak pajak (PNBP) hingga 31 Maret 2024 mencatatkan hitungan realisasi sebesar Rp209,28 miliar atau 49,86 persen dari target PNBP 2024 dengan pertumbuhan yang dimaksud positif yakni sebesar 9,33 persen (year on year/yoy).
 
Penerimaan terbesar PNBP berasal dari pendapatan jasa pelayanan sekolah sebesar 38 persen pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Studi serta Teknologi (Kemendikbudristek), disusul oleh penerimaan kembali belanja modal TAYL sebesar 12 persen, Re-entry Permit Kemenkumham 11 persen di naungan Kemenkumham, lalu Pendapatan Jasa Kepelabuhanan 6 persen pada Kementerian Perhubungan.
 
Pada sisi lain, katanya pula, realisasi belanja negara telah lama mengalami perkembangan 11,81 persen, ini ditopang oleh peningkatan BPP 28,80 persen serta peningkatan TKD 5,49 persen.
 
“Penyaluran TKD sebesar Rp3,72 triliun atau 20,28 persen, capaian ini lebih banyak lebih tinggi dibandingkan tahun anggaran 2023 sebesar Rp3,52 triliun atau 17,7 persen," katanya lagi.
 
Sementara itu realisasi BPP ditopang dari tingginya serapan belanja barang sebesar Rp803,2 miliar atau bertambah 48,31 persen (yoy), juga belanja pegawai sebesar Rp696,2 miliar atau berkembang 41,75 persen (yoy).
 
“Belanja BPP dapat dilihat melalui beberapa fungsi yakni pelayanan umum menjadi fungsi dengan pagu terbesar, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi proteksi sosial,” kata Yuni menuturkan.

Artikel ini disadur dari DJPb: Penerimaan kepabeanan dan cukai di Sulteng capai Rp578,39 miliar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *