DJPb sebut penyaluran kredit inisiatif di Bali capai Rp4,72 triliun

Finansial37 Dilihat

Kredit Proyek yang dimaksud tercatat jumlah agregat debitur yang digunakan tertinggi pada Daerah Buleleng sejumlah 10.346 debitur.

Denpasar – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali mencatat total penyaluran Kredit Rencana hingga 31 Mei 2024 dalam provinsi ini telah mencapai Rp4,72 triliun yang mana diterima oleh 60.951 debitur.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Muhamad Mufti Arkanv, pada Denpasar, Jumat, mengutarakan untuk menggerakkan kinerja sektor usaha, pemerintah memperluas akses pembiayaan khususnya bagi pelaku perniagaan mikro, kecil, kemudian menengah (UMKM) melalui Kredit Program.

"Kredit Proyek pada Bali terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan juga Pendanaan Ultra Mikro (UMi). Pada KUR, pemerintah membiayai sebagian bunga yang ditanggung oleh debitur pada bentuk subsidi bunga," ucapannya pula.

Mufti Arkanv menyampaikan penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR skema Mikro (dengan nilai kredit di berhadapan dengan Rp10 jt sampai Rp100 juta) yang mencapai Rp3 triliun lebih banyak untuk 50.867 debitur.

Sedangkan KUR skema Kecil mencapai Rp1,68 triliun dengan 5.275 debitur, kemudian Super Mikro beberapa orang Rp16 ,66 miliar dengan 1.773 debitur, kemudian Ultra Mikro sebagian Rp14,98 miliar dengan 2.586 debitur.

Berdasarkan sektor usahanya, penyaluran kredit inisiatif pada masih didominasi oleh sektor perdagangan (42,85 persen), sektor pertanian (16,65 persen), kemudian sektor bidang pengolahan (12,67 persen).

Dari sembilan kabupaten/kota dalam Provinsi Bali, pada penyaluran Kredit Inisiatif yang dimaksud tercatat total debitur yang tertinggi di dalam Kota Buleleng banyaknya 10.346 debitur. Sedangkan untuk total penyaluran tertinggi itu di Perkotaan Denpasar.

Mufti Arkanv menyampaikan beberapa jumlah tantangan di penyaluran Kredit Program, di antaranya terdapat data debitur yang mana sudah ada lunas namun masih terdaftar terlibat pada Sistem Berita Kredit Proyek (SIKP).

Selain itu, data calon debitur potensial dari pemda pada SIKP belum optimal dimanfaatkan oleh penyalur. "Hal ini dikarenakan data yang digunakan diinput oleh pemda sebagian besar adalah data UMKM yang tersebut mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang belum tentu memang benar berminat berubah menjadi debitur," ucapannya pula.

Terkait dengan tantangan tersebut, belum lama ini juga telah lama dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis SIKP oleh Sekretariat Daerah Daerah Perkotaan Denpasar.

Artikel ini disadur dari DJPb sebut penyaluran kredit program di Bali capai Rp4,72 triliun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *