DPR kemudian pemerintah setuju ketentuan Pemilihan Kepala Daerah DKJ 50 persen plus 1

Market24 Dilihat

IDN Bisnis Ibukota – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersatu pemerintah menyepakati ketentuan penetapan gubernur juga duta gubernur Daerah Khusus Ibukota Indonesia (DKJ) nantinya dipilih secara dengan segera melalui pemilihan kepala area (Pilkada) dengan perolehan ucapan lebih banyak dari 50 persen atau 50 persen plus 1.

“Jadi bisa jadi kita memutuskan ya kita untuk pemilihan tetap, 50 plus 1,” kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas pada waktu membacakan kebijakan akhir di rapat panitia kerja (panja) pembahasan daftar inventarisasi permasalahan (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) DKJ di area kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Keputusan yang disebutkan diambil setelahnya tujuh fraksi lalu DPD RI menyatakan setuju dengan usulan pemerintah tersebut, sedangkan hanya saja dua fraksi yang menghendaki agar pemenang pilkada DKI Jakarta ditentukan berdasarkan ucapan terbanyak seperti pilkada di tempat provinsi Indonesia lainnya.

“Dua yang tersebut menyatakan tak setuju, kemudian yang dimaksud lain menyatakan setuju,” ujarnya.

Kemudian, DPR juga setuju dengan usulan pemerintah terkait mekanisme pilkada DKJ akan dijalankan dua putaran apabila tidak ada ada pasangan calon yang digunakan memperoleh pengumuman 50 persen plus 1 pada putaran pertama.

Selain itu, penyelenggaraan pilkada DKJ akan dilaksanakan menurut persyaratan kemudian tata cara yang diatur di peraturan perundang-undangan.

Diketahui, langkah yang dimaksud menganulir tindakan rapat panja pembahasan DIM RUU DKJ yang digunakan dilakukan pada Mulai Pekan siang, di tempat mana DPR dan juga pemerintah sebelumnya menyepakati mekanisme penetapan gubernur serta perwakilan gubernur DKJ melalui pilkada dengan sistem pernyataan terbanyak sehingga cuma dilakukan satu putaran.

Dengan demikian, penetapan gubernur dan juga delegasi gubernur DKJ melalui mekanisme 50 persen plus 1 perolehan pernyataan itu akan mirip seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Perkotaan Ibukota Indonesia sebagai Ibu Daerah Perkotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU DKI) ketika ini.

Sebelumnya, DPR RI sama-sama pemerintah sudah pernah menyepakati agar gubernur juga perwakilan gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKJ) masih dipilih secara secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala tempat (pilkada).

Keputusan yang disebutkan menganulir Pasal 10 draf RUU DKJ sebagaimana usul DPR yang dimaksud menghendaki agar gubernur lalu delegasi gubernur ditunjuk, diangkat, serta diberhentikan oleh presiden.

"Tadi ada usulan pemerintah, padahal resmi kelembagaan kita kemarin adalah penunjukan, tapi sekarang pemerintah mengusulkan dengan satu konsekuensi yang berbeda dengan Undang-Undang DKI," kata Supratman.

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Situs ini disponsori oleh: Free Invoice Generator

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *