Formula baru untuk kemudahan menghitung pajak penghasilan

Finansial30 Dilihat

IDN Bisnis … karyawan tak perlu khawatir perusahaan tidaklah mengatasi kelebihan bayar pajak,

Jakarta – Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 selama ini menggunakan metode yang diatur pada Pasal 17 Undang-Undang (UU) PPh dengan rumus yang cukup kompleks. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, terdapat 400 komponen yang menjadi komponen pertimbangan di skema penghitungan pajak tersebut. Untuk mengurangi kebingungan, DJP menginisiasi formula baru penghitungan PPh 21 dengan skema tarif efektif rata-rata (TER) yang mana telah terjadi diterapkan sejak awal Januari lalu.

Formula yang dimaksud diatur di Peraturan eksekutif (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan juga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Terbitnya PP 58/2023 mencabut Pasal 2 ayat (3) PP 80 Tahun 2010, sementara PMK 168/2023 menggantikan beberapa regulasi lama, di tempat antaranya PMK 250/PMK.03/2008, 252/PMK.03/2008, kemudian 102/PMK.010/2016, sekaligus mencabut dan juga mengganti Pasal 5, Pasal 8, Bagian Pertama hitungan I, Bagian Pertama bilangan bulat II Lampiran PMK Nomor 262/PMK.03/2010.

Perbedaan yang tersebut paling kentara dalam antara rumus lama kemudian baru adalah penghitungan PPh 21 yang mana dipotong pada masa pajak Januari hingga November. Pada rumus sebelumnya, pemberi kerja perlu menghitung penghasilan rutin kemudian tidak ada rutin wajib pajak tiap bulannya dengan berbagai komponen, mulai dari penghasilan sebulan disetahunkan, biaya jabatan/pensiun/iuran, penghasilan tidaklah kena pajak (PTKP), tarif PPh pasal 17, hingga pembagian PPh 21 sebulan. Kemudian pada masa pajak Desember, pemberi kerja perlu menghitung pajak terutang setahun sesuai Pasal 17 UU PPh dikurangi akumulasi PPh 21 masa pajak Januari hingga November.

Untuk menyederhanakan kompleksitas penghitungan tersebut, DJP menimbulkan skema TER, di dalam mana penghitungan pajak dijalankan cukup dengan mengalikan penghasilan bruto atau total pendapatan sebulan dengan tarif sesuai tabel TER untuk masa pajak Januari hingga November. Adapun untuk masa pajak Desember menggunakan penghitungan yang sebanding dengan skema sebelumnya.

TER terdiri menghadapi dua kategori yaitu tarif efektif bulanan untuk pegawai tetap saja juga tarif efektif harian untuk pegawai bukan tetap.

Tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya PTKP sesuai status perkawinan dan juga jumlah keseluruhan tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. TER bulanan terbagi menjadi tiga kategori.

Kategori A diperuntukkan bagi orang pribadi dengan status penghasilan tiada kena pajak (PTKP) tiada kawin tanpa tanggungan (TK/0), bukan kawin dengan jumlah keseluruhan tanggungan 1 orang (TK/1), serta kawin tanpa tanggungan (K/0). TER untuk Kategori A dimulai 0 persen untuk penghasilan bulanan sampai Rp5,4 jt hingga 34 persen untuk penghasilan bulanan pada berhadapan dengan Rp1,4 miliar.

Kategori B diterapkan untuk orang pribadi dengan status PTKP tidaklah kawin dengan tanggungan 2 orang (TK/2), bukan kawin dengan jumlah keseluruhan tanggungan 3 orang (TK/3), kawin dengan total tanggungan 1 orang (K/1), serta kawin dengan jumlah agregat tanggungan 2 orang (K/2). TER Kategori B dimulai 0 persen untuk penghasilan sampai dengan Rp6,2 jt hingga tarif 34 persen untuk penghasilan dalam melawan Rp1,405 miliar.

Adapun Kategori C diterapkan untuk orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan jumlah total tanggungan 3 orang (K/3). TER untuk kategori ini ditetapkan sebesar 0 persen untuk penghasilan sampai dengan Rp6,6 jt hingga tarif 34 persen bagi penghasilan dalam melawan Rp1,419 miliar.

Sementara TER harian ditetapkan sebesar 0 persen untuk penghasilan sampai dengan Rp450 ribu serta 0,5 persen bagi penghasilan di tempat rentang Rp450 ribu hingga Rp2,5 juta. Penghasilan bruto pegawai tidaklah tetap saja yang tersebut dimaksud yaitu penghasilan yang dimaksud diterima secara harian, mingguan, satuan, atau borongan. Sementara untuk penghasilan yang tersebut tidaklah diterima secara harian, dasar penerapan yang dimaksud digunakan adalah total rata-rata penghasilan sehari, yaitu rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk tiap hari kerja yang digunakan.

Menurut Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama, tarif efektif yang disebutkan sudah pernah didesain sedemikian rupa untuk meminimalkan kemungkinan kurang bayar yang tersebut terlalu besar pada masa pajak Desember. DJP merujuk pada standar internasional terkait pengenaan pajak yang mana telah dilakukan diterapkan pada berbagai negara, seperti Malaysia, Jepang, hingga Australia.

DJP juga menegaskan pemanfaatan kedua tarif yang disebutkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kemudian bersifat wajib alias bukanlah opsional.

 

Pemotongan PPh 21 pada waktu THR

Pemotongan PPh 21 pada masa pajak bulan yang berkenaan dengan pembagian tunjangan hari raya (THR) akan lebih besar tinggi dibandingkan bulan lainnya. Hal ini disebabkan penghasilan bruto pada bulan terkait yang tambahan tinggi dari penghasilan biasanya.

Untuk dipahami, komponen penghasilan bruto yang dimaksud mencakup upah serta tunjangan teratur (termasuk uang lembur); bonus, THR, jasa produksi lalu penghasilan lain yang dimaksud sifatnya tidaklah teratur; imbalan dari kegiatan yang tersebut diselenggarakan oleh pemberi kerja; pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan juga kondisi tubuh yang digunakan dibayarkan pemberi kerja; juga pembayaran premi asuransi yang tersebut dibayarkan pemberi kerja.

Dengan demikian, bila diilustrasikan, maka penghitungan PPh 21 pada masa pajak bulan THR sebagai berikut.

Bila pribadi pegawai masih belum menikah kemudian tiada ada tanggungan (TK/0) menerima penghasilan bruto dari pemberi kerja senilai Rp6,5 jt pada masa pajak Februari, maka penghitungan PPh 21 menggunakan tarif efektif bulanan Kategori A sebesar 1 persen.

Sementara pada masa pajak Maret, pegawai yang dimaksud menerima penghasilan bruto dari pemberi kerja sebesar Rp13 jt dikarenakan dijumlah dengan THR. Maka, tarif efektif bulanan PPh 21 yang digunakan adalah kategori A sebesar 5 persen.

“Penerapan metode penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan TER tidak ada menambah beban pajak yang tersebut ditanggung oleh wajib pajak. Hal ini akibat tarif TER diterapkan untuk mempermudah penghitungan PPh pasal 21 masa pajak Januari sampai dengan November,” kata Direktur Penyuluhan Pelayanan serta Hubungan Komunitas Dwi Astuti.
 

Lebih bayar

DJP mengamini adanya kemungkinan status lebih lanjut bayar potongan PPh 21 dengan skema TER. Berdasarkan simulasi yang digunakan diadakan DJP, penampilan THR, bonus, kemudian komponen lainnya pada masa penghasilan awal tahun berpotensi menyebabkan lebih banyak bayar pada akhir Desember.

Namun, Dwi mengungkapkan para karyawan tak perlu khawatir lantaran Kementerian Keuangan sudah mengatur kewajiban perusahaan untuk mengatasi kelebihan potongan pajak untuk pekerja. Kewajiban itu tercantum di Pasal 21 kemudian 22 PMK 168/2023.

Pengembalian lebih besar bayar pajak wajib dilaksanakan oleh perusahaan paling lambat setelahnya masa pajak terakhir. Pekerja tidak ada perlu mengajukan pengembalian pajak atau restitusi ke kantor pajak apabila status lebih banyak bayar murni disebabkan pungutan PPh 21 oleh pemberi kerja.

Keterangan yang dimaksud juga sekaligus menjawab kegelisahan publik mengenai pemeriksaan bila terjadi lebih lanjut bayar. Karena perusahaan sudah pernah diwajibkan memulihkan kelebihan pungutan pajak, maka DJP tiada akan mengaudit wajib pajak yang dimaksud statusnya lebih tinggi bayar.

“Tidak ada pemeriksaan di TER. Kalaupun ada kelebihan, itu dengan segera dikembalikan oleh pemotong pajak atau pemberi kerja. Jadi, status SPT tetap saja nihil sehingga tak ada pemeriksaan,” ujar Dwi.

Menyambung hal itu, DJP juga menyatakan karyawan tak perlu khawatir perusahaan tiada memulihkan kelebihan bayar pajak. Yoga mengumumkan seluruh data PPh 21 yang mana disetor perusahaan setiap bulan seluruh otomatis tercatat pada aplikasi mobile e-Bupot, juga data ini dapat diakses oleh karyawan bersangkutan.

Dengan begitu, karyawan dapat memantau data bukti potong dari pemberi kerja sehingga apabila terjadi lebih tinggi bayar, karyawan dapat mengetahui juga menagih pengembaliannya ke perusahaan.

Adapun bila perusahaan menyulitkan proses pengembalian pajak, karyawan mampu menempuh jalur hukum dengan tuntutan perusahaan yang dimaksud tidaklah patuh pada aturan PMK 168/2023.

 

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Situs ini disponsori oleh: Free Invoice Generator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *