IGJ nilai RI harus perjuangkan isu subsidi perikanan di tempat forum WTO

Bisnis23 Dilihat

IDN Bisnis Ibukota Indonesia – Organisasi Komunitas Sipil, Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pemerintah Republik Indonesia harus memperjuangkan isu subsidi perikanan bagi negara berprogres pada Pertemuan Level Menteri WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) ke-13 yang mana akan berlangsung pada tanggal 26-29 Februari 2024 di area Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

“Pemerintah di tempat negara-negara tumbuh harus dapat memberikan subsidi ke nelayannya tanpa ada syarat-syarat apapun dan juga kondisi apapun akibat subsidi ini penting. Kalau di dalam negara berprogres bukan diberikan, ada batasan bagi nelayan dalam negara berkembang,” kata Direktur Eksekutif IGJ Rahmat Maulana Sidik ketika Dunia Pers Visit ANTARA di dalam Kantor Redaksi ANTARA, Jakarta, Senin.

Rahmat menjelaskan Kongres Derajat Menteri ke-12 WTO pada 2023 mengkaji rencana penghapusan subsidi untuk sektor perikanan termasuk bagi nelayan yang digunakan melakukan praktik ilegal atau yang digunakan disebut Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing. Aturan yang dimaksud salah satunya melarang pemberian subsidi untuk para nelayan yang mana beroperasi di tempat luar batasan 12 Mil Laut/ nautical mile (NTM) atau perairan teritorial.

Nelayan di dalam Indonesia, lanjut Rahmat, tidak ada disadari kerap kali melaut hingga lebih lanjut dari 12 NTM. Selain dikarenakan perairan Indonesia yang digunakan memang sebenarnya luas, rusaknya alam menyebabkan nelayan terpaksa harus melebarkan area tangkapan agar mendapatkan ikan yang mana berkualitas.

“Negara maju ingin kita supaya bukan mengharapkan subsidi menghadapi sektor perikanan. Karena dianggap subsidi ini mencederai liberalisasi tapi kenyataannya yang tersebut rutin memberikan subsidi negara progresif akibat mereka itu punya berbagai kapal tangkap besar. Hal ini menjadi isu oleh sebab itu kita negara maritim dan juga kalau ini tembus kita tak boleh memberikan subsidi terhadap nelayan kita,” ucapnya.

IGJ menilai definisi IUU fishing yang disebutkan tidak ada tepat jikalau diterapkan dalam Indonesia. Indonesia sebagai negara maritim juga sektor perikanan yang tersebut menjadi salah satu mata pencaharian, harus memiliki fleksibilitas penuh untuk memberikan subsidi bagi nelayan kemudian kegiatan penangkapan ikan hingga Zona Kondisi Keuangan Eksklusif (ZEE) serta zona kontinental untuk selama-lamanya.

Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu bergandengan tangan dengan negara-negara berprogres lainnya teristimewa di dalam Asia Tenggara yang dimaksud juga mengandalkan sektor perikanan seperti Vietnam untuk sama-sama memperjuangkan subsidi bagi para nelayan-nelayan kecil.

“Jangan lupa meningkatkan kekuatan data-data, misalnya data nelayan yang mana melaut melebihi 12 nautical mile. Fakta yang dimaksud harus dibawa ke ruang negosiasi dikarenakan itu untuk menguatkan bahwa tidak ada cukup belaka 12 nautical mile itu yang dimaksud dapat ditargetkan menerima subsidi,” jelasnya.

Selain subsidi perikanan, IGJ menilai pemerintah juga perlu mengakibatkan beberapa jumlah isu yang tersebut penting bagi negara berkembang. Seperti subsidi pada sektor pertanian yang dimaksud juga turut dibatasi melalui Pengukuran Pendukung Agregat atau Aggreagate Measurment of Support.

Lalu menjaga reformasi WTO agar sejalan dengan kepentingan Indonesia lalu mendesak agar negara-negara WTO untuk membebaskan kewajiban melindungi hak kekayaan intelektual terkait pencegahan, penanganan serta terapi Virus Corona atau yang tersebut dikenal dengan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Waiver.

Kemudian memperjuangkan liberalisasi e-commerce di tempat digital Tanah Air melalui Joint Statement Initiative (JSI) dibidang e-commerce juga menyokong kemudahan pembangunan ekonomi melalui Investment Facilitation for Development.

Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *