Indef: Indonesia berpotensi jadi pusat perekonomian syariah dunia

Finansial14 Dilihat

IDN Bisnis Peluang itu didukung oleh beberapa faktor seperti jumlah keseluruhan penduduk Muslim terbesar di dalam dunia, negara paling religius hingga negara paling dermawan

Jakarta – Peneliti Center of Digital Economy and SMEs Indef, Izzudin al Farras mengungkapkan Indonesia miliki kemungkinan besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia.

“Potensi itu didukung oleh beberapa orang faktor seperti jumlah total penduduk Muslim terbesar di area dunia, negara paling religius di dalam dunia hingga negara paling dermawan di area dunia,” kata Farras pada Diskusi Catatan Awal Tahun: Visi Capres dan juga Evaluasi Sektor Bisnis Syariah di dalam Indonesia secara daring di dalam Jakarta, Jumat.

Selain itu ia menambahkan, Indonesia juga miliki peluang besar di area sektor keuangan syariah, bidang halal, zakat, infak, sedekah dan juga wakaf (ZISWAF).

Menurut Laporan State of Global Islamic Economy (SGIE) 2023, Indonesia menempati peringkat ke-3 atau naik 1 peringkat dari tahun sebelumnya pada indeks perekonomian syariah global.

Kemudian Farras mengungkapkan pemerintah sudah pernah mengeluarkan Rencana Induk Industri Halal Indonesia 2023-2029. Rencana Induk ini menjadi peta jalan bagi pelaku bidang untuk mengembangkan lapangan usaha halal di tempat Indonesia.

Rencana induk yang dimaksud memiliki target peningkatan nilai tambah, lapangan kerja juga pembangunan ekonomi di area sektor riil dan juga industrialisasi.

Selain itu, rencana induk juga memiliki target peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi, peningkatan kewirausahaan, juga penguatan halal brand kemudian awareness.

Farras menilai bahwa rencana induk yang disebutkan merupakan langkah yang mana tepat untuk mencapai target menjadikan Indonesia sebagai pusat sektor ekonomi syariah global.

Namun menurut Farras untuk mengoptimalkan prospek tersebut, pemerintah perlu merumuskan peraturan Kawasan Industri Halal (KIH) yang jelas juga komprehensif, juga memasukkan isu-isu sektor ekonomi Islam pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Agar nantinya KIH itu tidaklah belaka jumlahnya yang dimaksud besar namun juga mempunyai dampak yang tersebut masif terhadap ekosistem,” kata Farras.

Selain itu, lanjutnya pemerintah juga perlu menyiapkan infrastruktur yang mana membantu proses sertifikasi halal, juga memberikan insentif terhadap lembaga penelitian halal atau terkait halal.

“Pemerintah harus menjamin bahwa dia yang tersebut terlibat pada proses sertifikasi halal jumlahnya cukup untuk mengupayakan target tahunan 10 jt item proses sertifikat halal yang sudah pernah ditetapkan," kata Izzudin.

Farras berharap dengan menerapkan strategi-strategi yang dimaksud Indonesia dapat mewujudkan cita-citanya menjadi pusat kegiatan ekonomi syariah dunia.

Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *