Kementan intensif kawal Inisiatif Wajib Tanam Bawang Putih bagi importir

Market30 Dilihat

Ibukota – Direktur Sayuran serta Tanaman Penyelesaian Kementerian Pertanian (Kementan) Andi M Idil Fitri menegaskan bahwa pihaknya terus memacu kemudian mengawal secara intensif Proyek Wajib Tanam Bawang Putih bagi importir, sebagai salah satu upaya mempertahankan produksi pada negeri.

“Skema wajib tanam ini salah satu upaya menjaga produksi bawang putih di negeri,” kata Idil di penjelasan pada Jakarta, Sabtu.

Idil menyebutkan sekitar 100 pelaku bisnis impor bawang putih telah terjadi penerima Rekomendasi Impor Sistem Hortikultura (RIPH) tahun 2023–2024.

Dia menerangkan importir pemegang rekomendasi kemudian izin impor bawang putih telah lama menyebabkan komitmen untuk melaksanakan wajib tanam serta produksi dalam pada negeri, sekurang-kurangnya 5 persen dari jumlah RIPH. Ketentuan yang disebutkan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pembangunan Komoditas Hortikultura Strategis.

Ia menjelaskan perkiraan keinginan rata-rata nasional bawa putih ditetapkan sekitar 600-650 ribu ton. Jika bisa jadi konsisten diproduksi 5 persen pada di negeri, setidaknya 30 ribu ton per tahun bisa jadi dihasilkan khusus dari kegiatan wajib tanam tersebut.

“Selebihnya dapat kita genjot dari swadaya petani maupun stimulus APBN,” beber Idil.

Menurut Idil, Nusantara pernah mencapai swasembada bawang putih, namun sejak 1996 lalu hingga pada masa kini sebagian besar masih harus diimpor. Dirinya mengaku optimistis produksi bawang putih di dalam pada negeri masih bisa saja dipacu mengingat kemungkinan lahan serta petani yang masih cukup tersedia.

“Strateginya kita sudah ada ada. Benih harus kita persiapkan terlebih dulu, pasca itu masuk penetrasi konsumsi. Kuncinya adalah konsistensi program, anggaran, juga nilai yang digunakan menguntungkan sehingga petani semangat untuk kembali menyumbangkan bawang putih. Sinergi lintas K/L juga sangat menentukan,” tandas Idil.

Idil menuturkan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura telah dilakukan melakukan rapat evaluasi lalu asistensi realisasi komitmen wajib tanam lalu produksi bawang putih bagi para pelaku usaha impor bawang putih yang mana sebelumnya telah lama penerima Rekomendasi Impor Barang Hortikultura (RIPH) tahun 2023–2024.

Oleh dikarenakan itu, beliau berharap para pelaku bisnis impor bawang putih komitmen terhadap kewajibanya yakni melakukan penyertaan 5 persen dari volumen RIPH.

Sementara itu, Asisten Deputi Agribisnis Deputi Lingkup Sinkronisasi Pangan juga Pertanian Kemenko Perekonomian Yuli Sri Wilanti menegaskan pemerintah terus berupaya memperbaiki pelaksanaan wajib tanam bawang putih oleh importir.

“Perbaikan-perbaikan terkait pelaksanaan serta pengawasan wajib tanam juga produksi harus terus dikerjakan oleh Kementerian Pertanian selaku pemangku kebijakan produksi. Kemenko Perekonomian mensinergikan stakeholder terkait untuk mengawal rute perbaikan tersebut,” ujar Yuli.

Untuk menguatkan sistem produksi bawang putih, Yuli mengusulkan penerapan model close-loop yang mana menghubungkan antara lingkungan ekonomi dengan petani produsen.

Sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku bahwa pihaknya menaruh perhatian luar biasa pada upaya peningkatan produksi pangan, satu di antaranya bawang putih.

“Ancaman ketersediaan pangan global pada waktu ini nyata di depan mata, kita tiada boleh main-main atau setengah hati. Harus totalitas menyimpan produksi pangan nasional. Apapun masalahnya harus dihadapi lalu diselesaikan. Negeri ini tak boleh terlalu tergantung dengan produksi negara lain, di antaranya bawang putih,” tegas Amran.

Tim Satgas Pangan Bareskrim Polri Kombes Pol. Eka Mulyana menegaskan pihaknya akan terus mengawal realisasi komitmen wajib tanam para importir bawang putih.

“Kami sudah ada kemudian akan terus datangi segera lokasi-lokasi tanam, melakukan konfirmasi para importir benar-benar merealisasikan tanam. Kami sudah ada cek ke sentra perbenihan bawang putih pada Sembalun, Kawasan produksi Temanggung, Magelang dan juga tempat-tempat lain. Kami inventarisir pelaku bidang usaha yang digunakan tertib lalu yang mana tidaklah tertib melaksanakan komitmen wajib tanamnya,” kata Eka.

Direktur Eksekutif Pusbarindo Ariyanto Burhan memohonkan importir yang tersebut sudah ada menerima persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan namun tidak ada menepati komitmen wajib tanam 5 persen dari RIPH agar ditindak Satgas Pangan.

“Sebaliknya, bagi importir yang tersebut ukuran PI (persetujuan impornya sangat jauh tambahan kecil dari RIPH, bahkan semata-mata di dalam bawah 5 persen, namun terus komitmen menginvestasikan kami mohon ada kebijakan pemerintah,” kata Ariyanto.

Artikel ini disadur dari Kementan intensif kawal Program Wajib Tanam Bawang Putih bagi importir

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *