Kepala BP2MI minta kebijakan pengaturan impor barang PMI ditinjau lagi

Bisnis45 Dilihat

IDN Bisnis Surabaya – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani memohonkan pemerintah meninjau kembali kebijakan tentang pengaturan impor barang milik para pekerja migran Indonesia (PMI).

Benny pada keterangan diterima di tempat Surabaya, Hari Sabtu menyatakan pada masa kritis penumpukan barang pekerja migran Indonesia pada Desember 2023 lalu menyebabkan ada lambatnya, ataupun pembatasan barang mereka, diakibatkan terbitnya Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang tentang Kebijakan dan juga Pengaturan Impor.

"Penumpukan barang pekerja migran Indonesia menyebabkan sejumlah barang yang mana tidaklah sampai dengan tepat waktu dalam di negeri. Namun, wajar apabila rekan-rekan Bea serta Cukai melakukan transisi kebijakan ini, dan juga membutuhkan waktu. Justru Bea dan juga Cukai melanggar peraturan jikalau tak melaksanakan Permendag ini," ujarnya.

Namun, hal yang disesalkan Benny adalah semangat BP2MI untuk mengusulkan pembebasan barang PMI, yang dirumuskan pada bentuk relaksasi pada Permendag 36/2023, menyebabkan kesimpangsiuran terhadap kategori pembatasan serta praktiknya di dalam lapangan.

"Rekan-rekan Bea juga Cukai adalah pelaksana peraturan, tidak pada level perumusan. Yang saya pertanyakan adalah isi dari peraturan itu sendiri. Permendag 36 tahun 2023 harus ditinjau kembali," ucapnya.

Benny menyadari bahwa peraturan dari Kemendag dan juga Peraturan Menteri Keuangan yang disebutkan menyasar importir bermodal besar yang digunakan nakal memasukkan barang berjumlah besar, bernilai tinggi untuk dijual kembali ke Indonesia.

"Contohnya seperti orang bervisa turis, yang memasukkan barang mewah seperti motor mewah, spare part modif, tas branded, dan juga sebagainya. Tetapi pada praktiknya, para pekerja migran Indonesia yang digunakan mengakibatkan barang-barang harian setiap saat terkena imbasnya," ucapnya.

Meskipun kebijakan relaksasi total untuk barang PMI belum terwujud, menurut Benny, relaksasi dengan pembatasan itu adalah pintu masuk bagi relaksasi total barang PMI.

"Bukan suatu kesalahan jikalau suatu peraturan dirubah sebab bertentangan dengan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia," tuturnya.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jatim I, Untung Basuki sependapat dengan pernyataan Benny tentang pihaknya yang tersebut semata-mata sebagai pelaksana di area lapangan, tidak pada perumus peraturan.

Menurut beliau Bea Cukai juga ingin semua proses kerja mudah, termasuk bagi pekerja migran Indonesia.

"Siapa yang mana bukan mau kemudahan kerja? Tetapi kami wajib mengikuti alur proses. Sejumlah 57 persen barang kiriman adalah milik pekerja migran Indonesia, sisanya bukan. Bagi kami validitas data tentang mana barang Pekerja Migran Indonesia, kemudian mana yang digunakan bukan, penting bagi kami," tuturnya.

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Situs ini disponsori oleh: Free Invoice Generator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *