Koalisi Tolak Kriminalisasi Daniel Frits yang Kampanyekan Bahaya Tambak Ilegal Karimunjawa

Techno19 Dilihat

IDN Bisnis Jakarta – Sebanyak 30 organisasi yang mana tergabung di Koalisi Nasional Komunitas Menolak Kriminalisasi Aktivis Lingkungan serta Perlindungan Kawasan Strategi Peluang Usaha Pariwisata Nasional Karimunjawa dari Tambak Udang Ilegal menyampaikan dukungan untuk Daniel Frits Maurits Tangkilisan.

Mereka yang mana tergabung di koalisi tersebut, antara lain Safenet, Greenpeace Indonesia, YLBHI-LBH Semarang, Institute for Criminal Justice Reform, Walhi Jawa Tengah, Kontras, serta Save Karimunjawa.

Pada, 1 Feberuari 2024, akan segera diselenggarakan sidang perdana Daniel di dalam Pengadilan Negeri Jepara dengan perkara pidana nomor 14/pid.sus/2024 PNJa.

Daniel diduga telah lama melakukan tindakan pidana yang tersebut diatur di pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang inovasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Berita juga Transaksi Elektronik.

Koalisi ini menyebutkan penangkapan untuk Daniel diadakan pada Selasa, 23 Januari 2024 pukul 14.30 Waktu Indonesia Barat oleh Kejaksaan Negeri Jepara. “Secara bersamaan kami mengajukan surat penangguhan pemidanaan serta mendapatkan respons dari Kejaksaan Negeri Jepara di waktu kurang dari 24 jam, merupakan berkas perkara yang mana telah lama dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jepara dan juga mendapatkan register perkara dan juga jadwal sidang,” tulis pernyataan sikap ke 30 organisasi tersebut, Kamis, 1 Februari 2024. 

Menurut Koalisi, setelahnya terjadi pelimpahan berkas perkara, maka kewenangan telah lama beralih dari kejaksaan menjadi ke pengadilan. Akibatnya, penangguhan tak bisa saja dijalankan oleh kejaksaan lalu Daniel pun secara langsung dimasukkan ke di Rumah Tahanan Jepara.

“Kami menyayangkan, mengingat selama belum ada vonis putusan pengadilan, maka seharusnya azas praduga tak bersalah dikedepankan. Ini adalah adalah preseden buruk pengadilan, terlebih lagi mengingat Daniel adalah pribadi aktivis lingkungan,” tulis Koalisi Nasional tersebut. 

Tindakan untuk Daniel, menurut koalisi tersebut,  seolah terpisah dari konteks besarnya, yaitu upaya proteksi lingkungan hidup di dalam Kawasan Strategi Wisata Nasional (KSPN) Karimunjawa dari dampak tambak udang ilegal.

Seharusnya, kata Koalisi, di perkara Daniel dihubungkan dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di area Lingkup Perlindungan kemudian Pengelolaan Lingkungan Hidup. Merujuk pada Bab VI hitungan 1 disebutkan bahwa, ”Setiap orang yang digunakan memperjuangkan hak menghadapi lingkungan hidup yang dimaksud baik dan juga sehat bukan dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”

Ketentuan tersebut, kata Koalisi, merujuk pada Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan juga Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Dalam upayanya menghentikan pencemaran oleh tambak udang, Daniel mengekspresikan kampanyenya melalui media sosial. Mereka menganggap langkah kampanye dari Daniel dimaknai sebagai bentuk kritik terhadap kelompok publik yang terus melakukan pembiaran bahkan menyokong adanya aktivitas tambak udang ilegal.

Hal ini menyebabkan Daniel tidaklah berhenti berkampanye melalui sosial media untuk menyampaikannya untuk umum yang tersebut lebih tinggi luas, hingga kemudian dituntut lantaran merespons komentar dari posting sosial medianya. 

Atas dasar bahaya lingkungan akibat tambak udang ilegal, Koalisi mengajukan permohonan Daniel dibebaskan dari segala dakwaan. Mereka pun memohon penutupan tambak udang ilegal kemudian mengatasi Karimunjawa sebagai kawasan konservasi.

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *