KPPU gandeng PP Muhammadiyah dorong perekonomian berkeadilan

Market42 Dilihat

IDN Bisnis DKI Jakarta – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa menggandeng Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) Prof. Haedar Nashir untuk meningkatkan kolaborasi menggalakkan perekonomian Indonesia yang tersebut berkeadilan,

“Khususnya melalui amandemen Undang-Undang persaingan perniagaan lalu acara penyuluhan kemitraan bidang usaha mikro, kecil, kemudian menengah atau UMKM,” kata Fanshurullah di keterangan di dalam Jakarta, Jumat.

Fanshurullah menyampaikan bahwa pihaknya telah lama bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah di area Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta.

“Dalam pertemuan yang disebutkan kami bertukar pikiran mengenai pengelolaan negara, khususnya peran KPPU yang tersebut berhubungan dengan perwujudan sektor ekonomi yang tersebut berkeadilan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Fanshurullah.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir berharap ada institusi seperti KPPU yang dimaksud mampu mengontrol perilaku oligarki di tempat negeri ini.

“Jika KPPU miliki taji yang mana bagus, dapat menghadapi oligarki untuk menjamin perwujudan pasal 33 di UUD 1945 kita,” kata Prof. Haedar.

Prof. Haedar menjelaskan bahwa pencegahan praktik monopoli yang diadakan KPPU sejalan dengan misi PP Muhammadiyah.

Untuk itu, PP Muhammadiyah membantu adanya amandemen menghadapi undang-undang persaingan usaha, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli serta Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Diharapkan KPPU tambahan dapat masuk dari pada sistem yang dimaksud ada pada pemerintahan, sementara PP Muhammadiyah akan membantu dari luar sistem,” ucap Prof. Haedar.

Lebih lanjut Prof. Haedar menyatakan bahwa PP Muhammadiyah juga prihatin dengan kemitraan UMKM ketika ini, lantaran cenderung bukan didukung secara penuh oleh dunia usaha.

Bahkan Prof. Haedar mengibaratkan perkembangan UMKM Indonesia masih cenderung jalan di area tempat, sehingga dibutuhkan suatu terobosan dan juga kebijakan yang dimaksud progresif bagi perkembangannya.

Untuk itu, lanjut Prof. Haedar mengungkapkan bahwa PP Muhammadiyah membantu Inisiatif Sejuta Penyuluh Kemitraan yang dimaksud dicanangkan KPPU guna menjangkau pengawasan kemitraan secara menyeluruh, khususnya melalui perguruan tinggi juga organisasi otonom dalam bawah PP Muhammadiyah.

“Kami mengharapkan, berbagai pihak terlibat pada mengatasi persoalan kemitraan ini,” ujar Prof. Haedar.

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Situs ini disponsori oleh: Free Invoice Generator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *