KPPU minta tujuh maskapai terlapor buat laporan setiap kebijakan baru

Market35 Dilihat

IDN Bisnis Kewajiban yang dimaksud berlaku selama dua tahun sejak tanggal 18 September 2023

Jakarta – Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Gopprera Panggabean meminta-minta tujuh maskapai penerbangan terlapor juga telah terjadi terbukti bersalah sebelumnya di melakukan kartel nilai tukar tiket, agar menghasilkan laporan secara ditulis apabila memproduksi kebijakan baru.

“Khususnya untuk menjalankan Putusan KPPU yang mana mewajibkan para Terlapor untuk memberitahukan secara tertoreh untuk KPPU setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, nilai tiket yang digunakan dibayar oleh konsumen serta masyarakat, sebelum kebijakan yang disebutkan diambil,” kata Gopprera pada keterangan di dalam Jakarta, Jumat.

Gopprera menyampaikan bahwa KPPU sudah memanggil tujuh maskapai penerbangan untuk melakukan konfirmasi kepatuhan mereka menghadapi pelaksanaan Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019, sekaligus untuk menggali informasi pemicu kenaikan biaya tiket yang terjadi ketika ini.

KPPU mengatakan tujuh maskapai yang mana dipanggil adalah PT Garuda Indonesia, Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Lion Air, PT Batik Air Indonesia, PT Wings Air Abadi, PT Sriwijaya Air, dan juga PT NAM Air.

Proses pemanggilan dilaksanakan KPPU terhadap ketujuh maskapai yang disebutkan sejak tanggal 26 Maret hingga 2 April 2024. Namun dari ketujuh maskapai, semata-mata enam yang dimaksud memenuhi panggilan KPPU tersebut.

Satu pada antaranya yakni PT Batik Air Indonesia tak hadir memenuhi panggilan serta tidaklah menyampaikan dokumen yang tersebut dimintakan KPPU hingga pihaknya mengeluarkan rilis pada Hari Jumat 5 April 2024.

“Saat ini KPPU berada dalam mengolah data yang tersebut diperoleh dari berbagai maskapai dan juga Kementerian Perhubungan,” ucap Gopprera.

Goppprera menegaskan bahwa para maskapai harus mematuhi Putusan yang sudah pernah berkekuatan hukum tetap. Mereka harus menunjukkan sikap koperatif untuk memberitahukan secara ditulis setiap kebijakan yang dimaksud akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, juga informasi juga dokumen yang mana diminta agar dapat dinilai apakah merekan menjalankan Putusan atau tidak.
​​​​​​​
“Kewajiban yang disebutkan berlaku selama dua tahun sejak tanggal 18 September 2023,” ucap Gopprera.

KPPU juga mengundang Direktorat Jenderal Perhubungan Atmosfer Kementerian Perhubungan untuk melengkapi informasi yang diperlukan.

Dalam pertemuan dengan beberapa orang maskapai tersebut, KPPU melakukan klarifikasi berhadapan dengan implementasi pelaksanaan putusan, tren kenaikan harga jual tiket, dan juga transaksi jual beli tiket sub-class dengan biaya paling tinggi tujuh hari sebelum serta setelahnya lebaran.

PT Garuda Indonesia, Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, dan juga PT NAM Air hadir lalu menyampaikan dokumen yang mana diminta KPPU. Sementara PT Lion Air kemudian PT Wings Air Abadi hadir memenuhi panggilan, tetapi belum menyampaikan dokumen yang digunakan dimintakan KPPU hingga rilis ini dikeluarkan.

“Menyikapi berbagai respon para maskapai yang tersebut menjadi Terlapor tersebut, KPPU mengajukan permohonan agar mereka itu kooperatif pada melaksanakan Putusan,” ucap Gopprera.

Paska pemanggilan maskapai ini, KPPU juga akan memanggil travel agent untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang tersebut dibuat ketujuh maskapai tersebut.

Khususnya yang mana berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, seperti nilai tiket yang dimaksud dibayar oleh konsumen juga masyarakat, juga yang mana tak diberitahukan secara tercatat terhadap KPPU seperti sub-class nilai tukar tiket yang digunakan dijual, tingkat kejadian penerbangan serta sebagainya.

Setelah menerima seluruh dokumen dari maskapai kemudian pihak terkait lainnya, KPPU akan melakukan analisis untuk mengawasi perilaku para maskapai pada mematuhi Putusan KPPU a quo, sekaligus menentukan ada tidaknya indikasi yang mengarah pada dugaan persaingan perniagaan tidak ada sehat antar maskapai.

“Jika terdapat indikasi, KPPU dapat menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan awal perkara inisiatif menghadapi dugaan pelanggaran yang digunakan ada,” demikian Gopprera.

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Situs ini disponsori oleh: Free Invoice Generator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *