Kronologi Korupsi Timah, Jerat Para Bos juga Sita Rp33 M Duit Helena Lim

Market17 Dilihat

IDN Bisnis

  • Berikut Kronologinya Kasus Korupsi Timah
  • Crazy Rich PIK Terseret
  • Saham TINS Dipelototi Bursa
  • Modus juga Peran Bos TINS di Korupsi Timah

Jakarta – Perusahaan BUMN PT Timah Tbk. (TINS) terseret tindakan hukum korupsi pasca Kejaksaan Agung (Kejagung). Kejagung sudah menetapkan lima orang terperiksa yang tersebut terkait dengan perkara dugaan aktivitas pidana korupsi di tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. tahun 2015 s/d 2022. Salah satunya adalah eks dirut PT Timah Tbk. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lalu dikaitkan dengan alat bukti yang digunakan ditemukan, Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Sektor Tindak Pidana Khusus telah dilakukan meningkatkan status lima orang saksi menjadi tersangka, yakni sebagai berikut:

a. SG alias AW selaku pengusaha perusahaan tambang di dalam Daerah Perkotaan Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. MBG selaku entrepreneur tambang di tempat Perkotaan Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

c, HT alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik terperiksa TN alias AN)

d. MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk. tahun 2016 s/d 2021.

e. EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk. tahun 2017 s/d 2018.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pasal yang mana disangkakan untuk kelima terperiksa adalah Pasal 2 Ayat (1) serta Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah kemudian ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan melawan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

“Untuk kepentingan penyidikan, dituduh MRPT alias RZ, terdakwa HT alias ASN, dan juga dituduh MBG dilaksanakan pemidanaan di tempat Rumah Tahanan Negara Kelas I DKI Jakarta Pusat. Untuk terdakwa SG dilaksanakan pemidanaan di area Rumah Tahanan Negara Salemba Pusat Kejaksaan Agung juga dituduh EE alias EMLdi Rumah Tahanan Negara Salemba Pusat Kejaksaan Negeri DKI Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan,” kata Ketut pada siaran pers-nya, hari terakhir pekan (16/2/2024).

Berikut Kronologinya Kasus Korupsi Timah

Tersangka HT alias ASN merupakan pengembangan penyidikan dari Tersangka sebelumnya yang digunakan sudah ada dilaksanakan pemidanaan yakni Tersangka TN alias AN lalu Tersangka AA.

Kemudian mengenai Tersangka SG alias AW serta Tersangka MBG, kedua terdakwa ini memiliki perusahaan yang dimaksud melakukan perjanjian kerja serupa dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018 tentang sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Adapun perjanjian yang disebutkan ditandatangani oleh Tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan juga Tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk.

Pada ketika itu, Tersangka SG alias AW memerintahkan Tersangka MBG untuk mengesahkan kontrak kerja identik dan juga menyuruh untuk menyediakan bijih timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan bijih timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk, yang dimaksud seluruhnya dikendalikan oleh Tersangka MBG.

Bijih timah yang dimaksud diproduksi oleh Tersangka MBG yang disebutkan perolehannya berasal dari IUP PT Timah Tbk berhadapan dengan persetujuan dari PT Timah Tbk. Kemudian, baik bijih maupun logam timahnya dijual ke PT Timah Tbk.

Untuk menghimpun bijih timah yang tersebut ditambang secara ilegal, Tersangka MBG menghadapi persetujuan Tersangka SG alias AW membentuk perusahaan boneka yaitu CV Bangka Jaya Abadi (BJA) lalu CV Rajawali Total Persada (RTP).

Total biaya yang tersebut dikeluarkan oleh PT Timah Tbk terkait biaya pelogaman di tempat PT SIP selama tahun 2019 s/d 2022 yaitu senilai Rp975.581.982.776. Sedangkan, total pembayaran bijih timah yakni senilai Rp1.729.090.391.448.

Untuk melegalkan kegiatan perusahaan-perusahaan boneka tersebut, PT Timah Tbk menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah, dimana keuntungan berhadapan dengan kegiatan pembelian bijih timah yang dimaksud dinikmati oleh Tersangka MBG juga Tersangka SG alias AW.

Selain membentuk perusahaan boneka, Tersangka MBG berhadapan dengan persetujuan Tersangka SG alias AW juga mengakomodir penambang-penambang timah ilegal di dalam wilayah IUP PT Timah Tbk. Nantinya, mineral biji timah yang dimaksud diperoleh dikirimkan ke smelter milik Tersangka SG alias AW.

Perbuatan para Tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara yang digunakan pada proses penghitungannya melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain seperti PT Asabri juga Duta Palma.

Selain itu, terdapat kerugian kecacatan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Crazy Rich PIK Terseret

Belakangan, Kejagung juga melakukan penggeledahan ke rumah crazy rich Ibukota Indonesia Helena Lim. Penggeledahan diadakan pada Rabu 6 Maret hingga hari terakhir pekan 8 Maret 2024.

Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Lingkup Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menggeledah beberapa tempat yakni kantor PT QSE, PT SD, lalu rumah tinggal Helena Lim di dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, dari penggeledahan, pihaknya menyita barang bukti elektronik, kumpulan dokumen terkait, dan juga uang tunai sebesar Rp10 miliar kemudian SG$ 2.000.000 atau setara Simbol Rupiah 23,4 miliar (asumsi kurs Rupiah 11.700/SG$) yang mana diduga kuat berhubungan atau merupakan hasil perbuatan kejahatan.

Artinya, secara total Kejagung menyita lebih besar dari Mata Uang Rupiah 33 miliar uang di dua mata uang berbeda.

“Kegiatan penggeledahan dan juga penyitaan dijalankan oleh Tim Penyidik untuk menindaklanjuti kesesuaian hasil dari pemeriksaan/keterangan para dituduh kemudian saksi mengenai aliran dana yang mana diduga berasal dari beberapa perusahaan yang terkait dengan kegiatan tata niaga timah ilegal,” ujar Ketut, pada keterangan resmi, Sabtu, (9/3/2024).

Selanjutnya, Tim Penyidik akan terus menggali fakta-fakta baru dari barang bukti yang dimaksud guna menimbulkan terang suatu tindakan pidana yang tersebut sedang diadakan penyidikan.

Sejauh ini, penyidik telah menjerat 14 terdakwa di persoalan hukum korupsi Timah ini. Empat belas diantaranya termasuk mantan Dirut PT Timah, Riza Pahlevi, serta mantan Direktur Keuangan PT Timah, Emil Ermindra.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah lama menetapkan 5 orang terdakwa terkait perkara dugaan perbuatan pidana korupsi di tata niaga komoditas timah dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) selama 2015-2022.

Saham TINS Dipelototi Bursa

Saham emiten tambang timah itu tercatat bergerak naik dengan cepat 46,28% pada sepekan terakhir, lalu berada pada sikap Simbol Rupiah 885 per saham.

TINS juga sempat mencapai nilai Mata Uang Rupiah 915 per saham pekan lalu. Dalam sebulan terakhir, TINS telah lama naik dengan cepat 55,26%.

Sehubungan dengan terjadinya UMA melawan kedua saham tersebut, BEI menyampaikan ketika ini sedang mencermati perkembangan pola proses keduanya.

“Pengumuman UMA tak juga merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di area bidang Pasar Modal,” kata Bursa di keterangannya, diambil Awal Minggu (18/3/2024).

Oleh akibat itu para penanam modal diharapkan untuk:

a. Memperhatikan jawaban Organisasi Tercatat berhadapan dengan permintaan konfirmasi Bursa;

b. Mencermati kinerja Organisasi Tercatat juga keterbukaan informasinya;

c. Mengkaji kembali rencana corporate action Perusahaan Tercatat apabila rencana yang dimaksud belum mendapatkan persetujuan RUPS;

d. Memikirkan berbagai kemungkinan yang dimaksud dapat timbul di tempat kemudian hari sebelum melakukan pengambilan kebijakan investasi. Seluruh keterbukaan informasi terkait Emiten dipublikasikan melalui website Bursa (www.idx.co.id).

Modus kemudian Peran Bos TINS pada Korupsi Timah

Terbaru, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Sektor Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 5 orang saksi dari perkara ini pada Jumat, (15/3/2024).

Sebelum itu, pada Kamis, (7/3/2024), Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Sektor Tindak Pidana Khusus (jampidsus) menetapkan 1 orang terdakwa baru berinisial ALW.

ALW adalah Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 juga Direktur Pengembangunan Usaha tahun 2019 s/d 2020 PT Timah Tbk. Dengan tambahan satu orang terperiksa tersebut, maka jumlah total keseluruhan terperiksa sampai ketika ini yaitu 14 orang (termasuk terperiksa pada perkara Obstruction of Justice).

“Hingga ketika ini, Tim Penyidik telah lama memeriksa total 139 orang saksi pada perkara ini,” ungkap Ketut.

Kejagung pun mengungkap peran ALW pada perkara ini. Berikut penjelasannya:

Pada tahun 2018, Tersangka ALW selaku Direktur Operasi PT Timah Tbk periode 2017 s/d 2018 bersatu Tersangka MRPT selaku Direktur Utama PT Timah Tbk serta Tersangka EE selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk menyadari pasokan bijih timah yang dihasilkan lebih lanjut sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya. Hal itu diakibatkan oleh masifnya penambangan liar yang dijalankan di wilayah IUP PT Timah Tbk;

Atas kondisi tersebut, Tersangka ALW sama-sama dengan Tersangka MRPT lalu Tersangka EE yang dimaksud seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sebanding dengan membeli hasil penambangan ilegal melebihi tarif standar yang dimaksud ditetapkan oleh PT Timah Tbk tanpa melalui kajian terlebih dahulu;

Guna melancarkan aksinya untuk mengakomodir penambangan ilegal tersebut, Tersangka ALW sama-sama dengan Tersangka MRPT juga Tersangka EE menyetujui untuk menghasilkan perjanjian seolah-olah terdapat kerja serupa sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah dengan para smelter.

Pasal yang dimaksud disangkakan terhadap kedua dituduh adalah Pasal 2 Ayat (1) juga Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah lalu ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan berhadapan dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Tersangka ALW tidaklah dilaksanakan penjara oleh sebab itu yang digunakan bersangkutan sedang menjalani pemidanaan pada penyidikan perkara lain yang mana berada dalam diproses oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.

Artikel Selanjutnya Terseret Korupsi Timah & Uang Simbol Rupiah 33 M Disita, Siapa Sosok Helena Lim?

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Situs ini disponsori oleh: Free Invoice Generator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *