Mendag tegaskan sertifikasi halal wajib dipenuhi, tak boleh ditunda

Bisnis25 Dilihat

Ya harus kok wajib (bersertifikat halal), kalau enggak siap-siap kapan siapnya? Nanti setahun lagi enggak siap, 10 tahun enggak siap,….

Jakarta – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kebijakan sertifikasi halal yang digunakan harus dipenuhi paling lambat Oktober 2024 wajib dilaksanakan kemudian tidak ada boleh ditunda.

Pernyataan itu disampaikan Zulkifli merespons usulan dari Menteri Koperasi serta UKM Teten Masduki untuk menunda penerapan sertifikasi halal, teristimewa untuk produk-produk UMKM.

“Ya harus kok wajib (bersertifikat halal), kalau enggak siap-siap kapan siapnya? Nanti per tahun lagi enggak siap, 10 tahun enggak siap, 100 tahun lagi enggak siap. Hal ini harus dilatih,” kata Zulhas, sapaan akrabnya, untuk wartawan dalam Jakarta, Sabtu.

Menurut Zulhas, kebijakan ini diterapkan demi konsumen dalam Indonesia. Mereka berhak mendapatkan item yang tersebut bukan cuma halal, tetapi juga aman, sehat, juga higienis, dan juga sertifikat halal ini berubah jadi bukti nyata bahwa hasil yang dimaksud memenuhi semua kriteria tersebut.

Baca juga: Mendag: Semua hewan potong harus bersertifikasi halal Oktober 2024

Menteri Koperasi kemudian UKM Teten Masduki  pada 1 April 2024 menyatakan bahwa Kementerian Koperasi dan juga UKM akan berbicara dengan bermacam pihak, diantaranya Kementerian Perdagangan lalu Badan Penyelenggara Keamanan Barang Halal (BPJPH) Kementerian Agama untuk mengeksplorasi kebijakan wajib sertifikasi halal.

Menurut Teten, batas waktu sertifikasi halal yang tersebut ditetapkan hingga Oktober 2024 sulit tercapai, teristimewa oleh para pelaku UMKM di dalam bidang kuliner.

Oleh akibat itu, Teten mengusulkan dua hal. Pertama, melakukan percepatan sertifikasi untuk memudahkan UMKM, yang dimaksud masuk pada kategori jalur hijau, misalnya barang serta material bakunya telah halal agar dapat melakukan self-declare — pernyataan status halal yang tersebut dijalankan oleh pelaku perniagaan itu sendiri.

Kedua, Teten mengusulkan penundaan atau perpanjangan tenggat waktu supaya tidak berjalan pelanggaran hukum oleh pelaku UMKM.

otoritas melalui Peraturan eksekutif Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Area Keamanan Barang Halal mewajibkan tiga kelompok barang bersertifikat halal pada Oktober 2024. Ketiga produk-produk itu yaitu item makanan kemudian minuman; komponen baku, komponen tambahan pangan; dan juga barang hasil lalu jasa penyembelihan.

Kewajiban ini berlaku untuk produk-produk yang dimaksud diproduksi oleh perniagaan besar, menengah, kecil maupun mikro seperti tukang jualan kaki lima.

Artikel ini disadur dari Mendag tegaskan sertifikasi halal wajib dipenuhi, tak boleh ditunda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *