Menkeu: Anggaran proteksi sosial bukanlah cuma lewat Kemensos

Finansial54 Dilihat

IDN Bisnis Anggaran perlinsos tahun ini, tidak bansos, mencapai Rp496,8 triliun

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan anggaran pengamanan sosial (perlinsos) pada Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (APBN) tidaklah hanya saja disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos), namun juga disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) maupun non-K/L lainnya.

“Anggaran perlinsos tahun ini, tidak bansos, mencapai Rp496,8 triliun. Sebesar Rp75,6 triliun memang sebenarnya melalui Kemensos, sisanya di dalam K/L serta non-K/L,” kata Sri Mulyani pada waktu konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024 di area Jakarta, Senin.

Penyaluran anggaran perlinsos melalui Kementerian Sosial ditujukan untuk kegiatan Kartu Sembako, Proyek Keluarga Harapan (PKH), dan juga asistensi rehabilitasi sosial.

Sementara anggaran lainnya juga diperuntukkan untuk Proyek Indonesia Pandai (PIP) kemudian kegiatan Kartu Indonesia Pandai (KIP) melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi (Kemendikbudristek) juga Kementerian Agama (Kemenag) dengan total anggaran Rp30 triliun. Inisiatif ini bertujuan untuk membantu siswa juga peserta didik yang mana kurang mampu.

Kemudian, anggaran sebesar Rp49 triliun disalurkan melalui Kementerian Bidang Kesehatan (Kemenkes) untuk membantu rakyat yang tersebut kesulitan membayar BPJS Kesehatan. APBN juga menganggarkan Rp10,7 triliun untuk bantuan dengan segera tunai (BLT) desa.

Adapun penyaluran perlinsos melalui non-K/L dianggarkan sebesar Rp330 triliun, yang mana digunakan untuk subsidi energi, nonenergi, dan juga antisipasi penanggulangan bencana.

Subsidi energi digunakan untuk subsidi BBM, LPG, lalu listrik. Sedangkan subsidi non energi untuk subsidi pupuk, PSO, bunga kredit usaha rakyat (KUR), lalu bunga kredit perumahan.

“Itu memang benar tiada disalurkan melalui K/L, tapi segera ke eksekutornya,” jelas Sri Mulyani.

Adapun realisasi penyaluran anggaran perlinsos per 29 Februari 2024 tercatat sebesar Rp37,9 triliun atau 7,6 persen dari pagu.

Penyaluran melalui K/L sebesar Rp22,6 triliun, terdiri dari penyaluran melalui Kemensos sebesar Rp12,8 triliun untuk 10 jt keluarga penerima faedah (KPM) PKH serta 18,7 jt KPM Kartu Sembako; melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebesar Rp87,6 miliar untuk bantuan iuran kegiatan Keamanan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi 10,3 jt peserta; kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp0,8 miliar.

Penyaluran melalui non-K/L tercatat sebesar Rp14,3 triliun untuk subsidi energi juga subsidi non-energi. Terakhir, penyaluran melalui pengiriman ke wilayah (TKD) sebesar Rp0,9 triliun untuk BLT Desa yang dimaksud diterima oleh 903,9 ribu KPM.

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Situs ini disponsori oleh: Free Invoice Generator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *