Menkeu bahas Mekanisme Transisi Tenaga dengan Presiden ADB 

Market19 Dilihat

Tbilisi, Georgia – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati lalu Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa mengeksplorasi lebih lanjut lanjut inisiatif Mekanisme Transisi Tenaga (ETM) ADB untuk Nusantara di menyokong transisi energi dari fosil ke energi ramah lingkungan.

"Kita follow up apa yang dimaksud telah di-announce ke Indonesi waktu itu dengan JETP (Just Energy Transition Partnerships), ETM, dia mulai menstrukturkan juga masih sejumlah pekerjaan teknis, tapi bagus bahwa kita mulai bicara yang tersebut real yang konkret," kata Menkeu Sri Mulyani di Tbilisi, Georgia, Sabtu.

Hal yang dimaksud disampaikan Menkeu Sri Mulyani untuk ANTARA serta CNBC pada waktu ditemui ke sela-sela rangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan Ke-57 ADB.

Menkeu Sri Mulyani berubah jadi pembicara di seminar berjudul Achieving Climate Outcomes for Transformation, salah satu dari rangkaian kegiatan pertandingan tahunan ADB tersebut. Dalam seminar itu, Sri Mulyani menyampaikan antara lain upaya Indonesi untuk mewujudkan transisi energi dan juga pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Pada Desember 2023, Indonesi serta ADB menyepakati komitmen percepatan pelaksanaan pensiun dini (early retirement) PLTU pada Indonesia, yang tersebut dijalankan pada kerangka Energy Transition Mechanism (ETM).

ETM adalah kegiatan pembiayaan ADB untuk mengakselerasi transisi energi berkelanjutan dari energi fosil ke energi bersih, yang dimaksud dikolaborasikan sama-sama dengan pemerintah negara-negara, pemodal swasta, lalu filantropi.

Proyek ETM ketika ini sedang dijalankan di dalam lima negara, yaitu, Indonesia, Vietnam, Filipina, Pakistan, serta Kazakhstan. Proyek ETM ADB pada Nusantara terbilang paling ambisius serta progresif.

Terkait pensiun dini PLTU, Menkeu Sri Mulyani menuturkan salah satu hal yang tersebut diperlukan diperhatikan serta dicarikan solusinya adalah bahwa ada pendapatan (revenue) yang tersebut hilang ketika operasi PLTU dihentikan lebih banyak dini sehingga penting dicarikan sumber pendanaan (financing) untuk memberikan kompensasi.

"Kalau kita mau retire coal, itu artinya apa, biayanya gimana, siapa yang tersebut harus bayar," tuturnya.

"Karena implikasinya (pensiun dini PLTU) seperti yang tersebut saya bilang revenue-nya akan dipotong, jadi siapa yang dimaksud harus compensate itu gitu, itu kan berubah jadi the loss (kerugian) yang dimaksud harus dicalculate (diperhitungkan)," ujarnya.

Dengan demikian, ia menuturkan diskusi mengenai ETM di dalam Tanah Air telah semakin konkret dan juga teknis. Kementerian Keuangan berdiskusi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk dengan Kementerian Daya lalu Narasumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kemudian Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Menkeu Sri Mulyani serta Presiden ADB berbicara mengenai langkah konkret ADB pada memobilisasi pendanaan (funding) dari sumber-sumber dana lain untuk menggalang upaya pensiun dini PLTU.

"Jadi kita sekarang bicara sampai terhadap konkret dan juga komitmen dari ADB untuk bisa jadi mobilizing funding juga dari yang lain," katanya.

Sebelumnya, ADB–lembaga keuangan internasional yang dimaksud memberikan pinjaman, jaminan, pembangunan ekonomi modal, hibah kemudian bantuan teknis untuk negara-negara mengalami perkembangan di Asia juga Pasifik– sudah pernah menyetujui secara resmi perjanjian kerangka kerja tidak ada mengikat untuk menyokong penghentian operasional PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt, yang seharusnya berakhir pada Juli 2042 dipercepatkan menjadi Desember 2035.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh ADB, PT PLN juga PT Cirebon Electric Power (CEP) dan juga lembaga pengelola penanaman modal Indonesia (INA) di sela-sela COP28 Dubai, Uni Emirat Arab awal Desember 2023.

Pada 2021, ADB meluncurkan ETM, sebuah acara yang bertujuan membantu mengatasi isu inovasi iklim dengan menghurangi emisi gas rumah kaca ke Asia dan juga Pasifik. Lebih dari 50 persen emisi gas rumah kaca planet berasal dari wilayah ini, yang tersebut masih sangat bergantung pada batu bara lalu substansi bakar fosil lainnya sebagai sumber energi.

ETM bertujuan untuk menggunakan modal konsesi serta komersial untuk mempercepat penghentian atau penyelenggaraan kembali pembangkit listrik berbahan bakar fosil lalu menggantinya dengan energi alternatif yang mana ramah lingkungan.

Artikel ini disadur dari Menkeu bahas Mekanisme Transisi Energi dengan Presiden ADB 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *