Menkeu: Realisasi anggaran IKN Rp2,3 triliun per 29 Februari 2024

Finansial19 Dilihat

IDN Bisnis Tahun ini, anggaran IKN pada APBN adalah Rp39,3 triliun, juga realisasinya Rp2,3 triliun atau 5,8 persen dari pagu

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi anggaran untuk perkembangan Ibu Perkotaan Nusantara (IKN) per 29 Februari 2024 mencapai Rp2,3 triliun.

“Tahun ini, anggaran IKN di dalam APBN adalah Rp39,3 triliun, dan juga realisasinya Rp2,3 triliun atau 5,8 persen dari pagu,” kata Sri Mulyani pada waktu konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024 di area Jakarta, Senin.

Anggaran sebesar Rp400 miliar digunakan untuk klaster infrastruktur dari pagu sebesar Rp36,4 triliun. Dana itu digunakan untuk pengerjaan gedung dalam kawasan istana negara, kawasan kementerian koordinator juga kementerian lain, juga gedung Otorita IKN (OIKN),

Kemudian, juga untuk penyelenggaraan menara rusun aparatur sipil negara (ASN) lalu pertahanan keamanan, rumah tapak menteri, konstruksi jalan tol IKN, jalan kemudian jembatan IKN, bandara VVIP, penataan serta penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pengendalian banjir IKN, juga rehabilitasi hutan juga lahan sekitar IKN.

Anggaran selanjutnya digunakan untuk klaster noninfrastruktur dengan realisasi sebesar Rp1,9 triliun dari pagu Rp2,9 triliun. Anggaran ini digunakan untuk perencanaan, koordinasi, lalu penyiapan pemindahan; promosi/publikasi/sosialisasi IKN; laporan dan juga rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga (K/L); kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi; dukungan pengamanan Polri; juga operasional OIKN.

Adapun total alokasi anggaran IKN pada APBN sejak 2022 hingga 2024 mencapai Rp71,8 triliun.

Realisasi anggaran IKN pada 2022 tercatat sebesar Rp5,5 triliun kemudian pada 2023 sebesar Rp27 triliun.

Secara keseluruhan, realisasi belanja negara APBN 2024 per 15 Maret mencapai Rp470,3 triliun atau setara dengan 14,1 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3.325,1 triliun. Capaian itu bertambah signifikan sebesar 18,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp328,9 triliun yang tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp165,4 triliun juga belanja non-K/L sebesar Rp163,4 triliun. Adapun pengiriman ke tempat tercatat sebesar Rp141,4 triliun.

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Situs ini disponsori oleh: Free Invoice Generator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *