Menkeu: Realisasi anggaran pilpres 2024 capai Rp23,1 triliun

Finansial15 Dilihat

IDN Bisnis Untuk tahun ini yang mana Rp38,3 triliun, sudah ada direalisasikan Rp23,1 triliun, ini artinya 60,3 persen oleh sebab itu kan pemilunya 14 Februari kemarin jadi, memang sebenarnya belanjanya memuncak pada Januari, Februari sampai dengan pemilihan suara

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi anggaran pemilihan umum (pemilu) 2024 sampai dengan 29 Februari 2024 mencapai Rp23,1 triliun atau sebesar 60,3 persen dari total pagu di tempat APBN 2024 sebesar Rp38,3 triliun.

"Untuk tahun ini yang Rp38,3 triliun, telah direalisasikan Rp23,1 triliun, ini artinya 60,3 persen sebab kan pemilunya 14 Februari kemarin jadi memang benar belanjanya memuncak pada Januari, Februari sampai dengan pemilihan suara," kata Sri Mulyani pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024 di area Jakarta, Senin.

Alokasi anggaran pemilihan umum 2022 sampai dengan 2024 tercatat sebesar Rp71,3 triliun. Pada 2024, anggaran pemilihan umum dialokasikan sebesar Rp38,3 triliun.

Realisasi anggaran pemilihan umum Rp23,1 triliun yang disebutkan meliputi belanja melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebesar Rp21,2 triliun, lalu melalui 14 kementerian/lembaga (K/L) lain senilai Rp1,9 triliun.

KPU serta Bawaslu membelanjakan anggaran yang disebutkan antara lain untuk honorarium badan adhoc, pengadaan barang/jasa, pelaksanaan tahapan pemungutan kemudian perhitungan suara, keinginan sara teknologi informasi pemilu, honorarium pengawas adhoc, pengawasan pemungutan kemudian perhitungan suara, penawaran logistik, operasional pengawas adhoc, juga pengawasan penetapan hasil pemilu.

Sedangkan realisasi anggaran melalui 14 k/l lain digunakan untuk pengamanan pilpres oleh TNI/Polri, pemenuhan altmatsus pengaman pemilu, operasi keamanan siber juga acara pemilu, pengawasan pemungutan juga penghitungan suara.

Anggaran itu juga dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan keterbukaan informasi masyarakat pada tahapan pilpres juga pemilihan, layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik pelopor pemilu, juga pemantauan persidangan perkara pemilu.

 

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Situs ini disponsori oleh: Free Invoice Generator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *