Menkeu serahkan kebijakan PPN 12 persen ke pemerintah baru

Finansial47 Dilihat

Untuk PPN, kami serahkan untuk pemerintahan yang dimaksud baru

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kelanjutan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) berubah jadi 12 persen untuk pemerintahan baru.

“Untuk PPN, kami serahkan terhadap pemerintahan yang dimaksud baru,” kata Sri Mulyani pada waktu konferensi pers usai menyampaikan Kerangka Perekonomian Makro kemudian Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) terhadap DPR pada Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Area Perekonomian Airlangga Hartarto juga memaparkan penetapan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) bermetamorfosis menjadi 12 persen tergantung dari tindakan pemerintahan selanjutnya.

“Tergantung pemerintah (selanjutnya), programnya nanti seperti apa,” kata Menko Airlangga usai Rapat Kerjasama Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) ke Jakarta, Hari Jumat (22/3).

Rencana kenaikan PPN 12 persen sebelumnya telah terjadi tercantum di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam UU HPP disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10 persen diubah menjadi 11 persen yang dimaksud telah berlaku pada 1 April 2022 lalu, dan juga kembali dinaikkan 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025.

Jika pemerintahan selanjutnya setuju untuk meningkatkan PPN, maka penyesuaian yang dimaksud akan dimasukkan pada Undang-Undang Anggaran Pendapat kemudian Belanja Negara (UU APBN) 2025.

“Jadi selama ini, UU HPP bunyinya demikian, tetapi mengenai apa yang digunakan diputus pemerintah nanti pemerintah akan memasukkan itu ke pada UU APBN, jadi kita lihat saja,” ujarnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Tanah Air Yusuf Rendy Manilet menyatakan rencana kenaikan tarif PPN harus direalisasikan di kesempatan yang digunakan tepat.

Upaya menyesuaikan dengan kesempatan berarti kebijakan kenaikan tarif PPN penting disesuaikan dengan kebijakan pemerintah lainnya yang digunakan berkaitan dengan pemuaian ataupun target kenaikan upah, agar tak memunculkan konsekuensi berlebihan terhadap perekonomian.

Di sisi lain, Yusuf menuturkan sebenarnya pemerintah bisa jadi mengambil opsi untuk menjalankan kebijakan PPN yang tersebut bersifat progresif, yang bermakna PPN nantinya tak bersifat single tarif namun multi tarif serta disesuaikan dengan barang yang akan dikonsumsi oleh kelompok. pendapatan masyarakat.

 

Artikel ini disadur dari Menkeu serahkan kebijakan PPN 12 persen ke pemerintah baru

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *