Menko Luhut tegaskan komitmen tuntaskan rafaksi minyak goreng

Market23 Dilihat

IDN Bisnis Kita semua pejabat pemerintah ini harus mengingat pedagang

Jakarta – Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman lalu Pengembangan Usaha Luhut Binsar Pandjaitan menekankan komitmen pemerintah untuk memenuhi pembayaran utang selisih nilai tukar atau rafaksi minyak goreng untuk para pedagang.

“Kita semua pejabat pemerintah ini harus mengingat pedagang, kalau begini kan kasihan penjual itu. Ini adalah kan harusnya jadi modal dia, jadinya berhenti berputar. Itu kan juga punya dampak yang mana lumayan. Kita harus pahami itu, dia kan juga modalnya terbatas,” ujar Luhut pada waktu mengawasi Rapat Kesepahaman Pembayaran Rafaksi Minyak Goreng di area Jakarta, Senin.

Pada kesempatan tersebut, Menko Luhut mengajukan permohonan konfirmasi Kejaksaan Agung terkait aspek hukum kewajiban pembayaran utang pemerintah tersebut.

Adapun konfirmasi yang Luhut peroleh dari Kejaksaan Agung menyatakan bahwa pihak kejaksaan sudah ada menciptakan legal opinion (LO/pendapat hukum) yang tersebut bertujuan untuk mengantisipasi agar kebijakan yang mana diambil tidak ada miliki risiko hukum di tempat kemudian hari.

Lebih lanjut, Luhut juga menerima informasi bahwa klaim yang dimaksud tidak ada terakomodasi adalah akibat terbentur permasalahan dokumen. Sejumlah klaim tidaklah mampu diproses akibat ketidaklengkapan dokumen pendukung klaim pembayaran tersebut.

“Kalau permasalahan dokumen yang dimaksud tidaklah lengkap, tentu kita tak sanggup lantaran itu melanggar aturan. Tapi kalo ada dokumen yang mana sanggup kita bantu dorong, khususnya bagi penjual kecil itu, dibimbing lah membereskannya, yang dimaksud penting perhatikan aspek hukumnya,” ucap Luhut.

Sebagai informasi, perwakilan dari BPKP, BPDKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian, juga Kementerian Manufaktur menyatakan dukungannya untuk segera menyelesaikan pembayaran klaim sesuai hasil verifikasi Sucofindo.

“Seperti yang digunakan disampaikan dari Sucofindo, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan klaim, diverifikasi sekitar Rp474 miliar. Pelaku usaha yang disebutkan terdiri dari retail modern maupun bidang usaha tradisional,” ujar Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim.

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Situs ini disponsori oleh: Free Invoice Generator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *