Menteri ATR tekankan jajaran pelayanan yang digunakan responsif

Bisnis17 Dilihat

Birokrasi yang dimaksud kita bangun harus semakin responsif, melayani, juga profesional,

Jakarta – Menteri Agraria lalu Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan untuk seluruh jajarannya di Indonesia agar memberikan pelayanan yang tersebut responsif.

“Birokrasi yang digunakan kita bangun harus semakin responsif, melayani, dan juga profesional," kata AHY pada penjelasan ke Jakarta, Minggu.

Menurut Menteri ATR, salah satu penanda utama kualitas layanan adalah kepuasan penduduk menghadapi pelayanan yang tersebut prima, cepat, akuntabel, transparan, ekonomis, bahkan ada yang bebas biaya.

“Salah satu indikator yang digunakan paling utama apakah rakyat merasa puas atau bukan adalah dilayani dengan baik, kemudian cepat, akuntabel, transparan, murah, bahkan beberapa layanan mampu bebas biaya begitu,” ucapnya.

Dia mengungkapkan implementasi layanan elektronik dinilai dapat mewujudkan layanan yang dimaksud prima untuk masyarakat, akibatnya yang dimaksud akan mempercepat rute yang dimaksud selama ini dianggap cukup berbelit-belit.

“Dan ini semuanya memang sebenarnya akan mempercepat proses-proses yang dimaksud memang sebenarnya selama ini cukup berbelit-belit,” ungkap AHY.

Transformasi digital juga sangat penting, sebab sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada waktu meluncurkan GovTech Indonesi (Portal INA Digital) kemudian SPBE Summit 2024.

Menteri ATR menambahkan, penampilan birokrasi harus melayani, tidak mempersulit serta bukanlah malah memperlambat, sehingga seharusnya yang tersebut menjadi tolok ukur adalah kepuasan, kegunaan yang mana diterima hingga kemudahan urusan masyarakat.

"Nantinya semua layanan rakyat terintegrasi salah satunya layanan elektronik, dengan ini akan membypass sejumlah sekali hal, di antaranya tahapan administratif yang selama ini melelahkan. Mari kita sukseskan dengan semangat perubahan struktural digital secara menyeluruh," imbuh Menteri ATR.

Sebelumnya, AHY berikrar melayani instansi, lembaga, BUMN, hingga penduduk tanpa memandang profil ataupun latar belakang untuk memberikan kepastian hukum berhadapan dengan kepemilikan tanah yang dimaksud sah.

“Tugas dari Kementerian ATR/BPN ini adalah untuk melayani rakyat dari mana beliau berada, tidak ada memandang latar belakang profesinya, tidaklah memandang latar belakang instansinya,” kata AHY di dalam sela penyerahan dua sertifikat hak pengelolaan (HPL) untuk PT Kereta Api Tanah Air (KAI) dalam Jakarta, Kamis (30/5).

Menteri ATR menyatakan bahwa pemberian layanan untuk masyarakat dengan tidak ada memandang latar belakang seseorang, lembaga, maupun instansi sebagai wujud memberikan keadilan kemudian kesejahteraan untuk seluruh masyarakat ke Tanah Air.

“Kami ingin menghadirkan keadilan kemudian kesejahteraan untuk semua,” tegas Menteri ATR.

Berbagai upaya, terobosan yang digunakan dikerjakan Kementerian ATR/BPN, bagi AHY sebagai komitmen untuk memberantas kejahatan pertanahan yang tersebut dikerjakan oleh para mafia tanah sehingga menghadirkan kebaikan juga kemajuan khususnya pada bidang kegiatan ekonomi serta kesejahteraan warga Indonesia.

Artikel ini disadur dari Menteri ATR tekankan jajaran pelayanan yang responsif

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *