Menteri PUPR: Sanksi tol nirsentuh upaya ubah perilaku penduduk

Bisnis21 Dilihat

DKI Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan penerapan sanksi terhadap komunitas yang mana tak mendaftar aplikasi mobile Cepat sekali Tanpa Stop (Centas) pada skema tol nirsentuh, merupakan upaya penerapan hukum guna mengubah perilaku masyarakat.

"Makanya, ini kami mau merubah sistem, perilaku juga, seperti halnya yang digunakan kemarin diresmikan Presiden yang dimaksud INA GovTech itu juga merubah semuanya, jadi semua harus ke sana," kata ia dalam Jakarta, Selasa.

Dirinya menjelaskan awalnya jalan tol dalam tanah air menggunakan skema pembayaran tunai, sesudah itu berubah berubah menjadi nontunai dengan tapping, dan juga pada waktu ini pemerintah sedang mengubah skema itu bermetamorfosis menjadi single lane free flow (SLFF) yang digunakan merupakan tahapan untuk menuju multi lane free flow (MLFF) yang sama-sama nirsentuh.

 

Menurut Basuki, sanksi yang mana tertuang pada Peraturan otoritas (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol tersebut, turut bermetamorfosis menjadi dasar bagi pihak kepolisian untuk menerapkan fungsi penegakan hukum (law enforcement) pada tahapan penerapan SLFF.

 

Namun demikian, denda yang dimaksud tak secara langsung diberikan. Ia menyampaikan bagi komunitas yang tersebut belum terdaftar Centas akan dialihkan terlebih dahulu untuk menggunakan gerbang tol dengan sistem pembayaran tapping.

 

"Jadi, tidak ada ada loss of income dari badan usaha jalan tol," ujarnya.

 

Denda tol nirsentuh diatur pada Pasal 105 ayat 5 PP 23/2024 yang mana menyampaikan bahwa besaran sanksi dibagi berubah jadi tiga, yakni tingkat I berjumlah satu kali tarif tol yang mana mesti dibayar pada waktu 2×24 jam, tingkat II sebesar tiga kali tarif tol yang tersebut mesti dibayar pada waktu 10×24 jam, sesudah itu tingkat III banyaknya 10 kali lipat tarif tol kemudian pemblokiran STNK apabila pengendara tak membayar denda sebelumnya lebih banyak dari 10×24 jam.

Artikel ini disadur dari Menteri PUPR: Sanksi tol nirsentuh upaya ubah perilaku masyarakat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *