OJK cabut izin perniagaan PT Sarana Majukan Perekonomian Finance Indonesia

Bisnis26 Dilihat

IDN Bisnis Ibukota – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pencabutan izin usaha PT Sarana Majukan Kondisi Keuangan Finance Indonesia (PT SMEFI).

Hal itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-2/D.06/2024 tertanggal 15 Januari 2024.

“Pencabutan ini diadakan mengingat PT SMEFI telah lama ditetapkan sebagai perusahaan yang digunakan tidaklah dapat disehatkan,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan juga Komunikasi OJK Aman Santosa di tempat Jakarta, Kamis.

Sebelum pencabutan izin usaha, OJK sudah pernah menetapkan PT SMEFI sebagai perusahaan dengan status pengawasan khusus yang mana disebabkan oleh kondisi PT SMEFI yang secara umum dinilai sebagai perusahaan yang tidak ada sehat, dan juga PT SMEFI juga telah lama dikenakan sanksi administratif dalam bentuk Peringatan Ketiga berhadapan dengan pelanggaran ketentuan terkait nilai Financing to Asset Ratio (FAR).

OJK sudah pernah memberikan waktu yang mana cukup bagi PT SMEFI untuk melaksanakan langkah-langkah strategis guna perbaikan tingkat kondisi tubuh dan juga pemenuhan ketentuan nilai FAR sebagaimana tertuang pada rencana tindakan (action plan).

Namun, sampai dengan batas waktu yang mana sudah disetujui, bukan ada perbaikan tingkat kemampuan fisik juga penyelesaian permasalahan menghadapi pemenuhan ketentuan nilai FAR dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (8) POJK nomor 35/POJK.05/2018 sebagaimana sudah pernah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 7/POJK.05/2022 tentang Perubahan Atas POJK nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Organisasi Modal juga Pasal 17 ayat (1) POJK Nomor 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status juga Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, maka PT SMEFI dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

Dengan dicabutnya izin usaha, PT SMEFI dilarang melakukan kegiatan bidang usaha di dalam bidang perusahaan pembiayaan kemudian diwajibkan untuk menyelesaikan hak juga kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang digunakan berlaku, di dalam antara lain yang digunakan pertama menyelesaikan hak kemudian kewajiban Debitur, Kreditur dan/atau pemberi dana yang tersebut berkepentingan.

Kedua, memberikan informasi secara jelas ke par‚Äča Debitur, Kreditur dan/atau pemberi dana yang dimaksud berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan juga kewajiban.

Ketiga, menyediakan Pusat Berita kemudian Pengaduan Nasabah di dalam Internal Perusahaan.

Selain itu PT SMEFI dilarang untuk menggunakan kata finance atau pembiayaan, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan, di nama perusahaan.

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *