OJK perkuat proteksi konsumen pada sektor jasa keuangan

Finansial31 Dilihat

IDN Bisnis Makassar – Otoritas Jasa Keuangan menguatkan upaya pelindungan konsumen serta penduduk di tempat sektor jasa keuangan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Pelanggan dan juga Publik dalam Industri Jasa Keuangan.

"OJK mengapresiasi berbagai masukan di penyusunan POJK ini terhadap stakeholder terkait baik asosiasi bidang jasa keuangan hingga Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, kemudian Pelindungan Pengguna OJK Friderica Widyasari Dewi di keterangan persnya di area Makassar, Sabtu.

Dia mengatakan, penerbitan POJK Nomor 22 Tahun 2023 ini merupakan aktivitas lanjut berhadapan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan lalu Perkuatan Bagian Keuangan (UU P2SK) serta menggantikan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Pengguna juga Publik pada Industri Jasa Keuangan juga menyempurnakan beberapa POJK lainnya.

Menurut Friderica, penerbitan POJK Pelindungan Pelanggan juga Komunitas di dalam Bagian Jasa Keuangan merupakan respons cepat OJK selaku regulator berhadapan dengan amanat UU P2SK untuk menguatkan pelindungan konsumen serta masyarakat.

Di sisi lain, penguatan pengaturan pelindungan konsumen di POJK ini mempertimbangkan perluasan pelaku bidang usaha jasa keuangan, digitalisasi produk-produk dan juga atau layanan di tempat sektor jasa keuangan, juga perkembangan sektor jasa keuangan yang makin kompleks serta dinamis.

POJK Nomor 22 Tahun 2023 ini juga mempertegas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan di melakukan pengawasan Perilaku PUJK (Market Conduct) pada mendesain, menyediakan informasi, menyampaikan informasi, memasarkan, menciptakan perjanjian, lalu memberikan layanan berhadapan dengan komoditas dan/atau layanan dan juga melakukan penanganan Pengaduan serta penyelesaian Sengketa.

Sementara Pengawasan Perilaku PUJK (Market Conduct) diharapkan dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan Customer terhadap PUJK pada setiap aktivitas lalu kegiatan bisnis di dalam sektor jasa keuangan juga tetap saja memberikan kesempatan serta kesempatan untuk perkembangan PUJK secara adil, efisien, lalu transparan.

Friderica mengungkapkan, sejak berlakunya UU P2SK, PUJK semakin didorong untuk menjadi entitas perniagaan yang mana sehat secara bisnis, serta menerapkan perilaku pelaku (market conduct) yang dimaksud baik pada menjalankan kegiatan usahanya.

"Saya yakin, kedua hal yang dimaksud tidaklah dapat dipisahkan. Dengan menerapkan prinsip market conduct maka akan semakin menggerakkan pertumbuhan usaha yang tersebut sehat oleh sebab itu makin kuatnya kepercayaan Konsumen,” ujarnya.

Secara substansi, penguatan pelindungan konsumen dan juga rakyat yang mana tercakup di POJK ini antara lain penyesuaian cakupan PUJK lalu prinsip pelindungan konsumen.

Termasuk larangan menerima sebagai konsumen dan/atau bekerja identik dengan pihak yang melakukan kegiatan perniagaan di dalam sektor keuangan yang dimaksud bukan mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas yang mana berwenang.

Selain itu, juga memuat hak kemudian kewajiban calon konsumen, konsumen lalu PUJK juga larangan bagi PUJK, pencantuman biaya lalu komisi/imbalan terhadap agen pemasaran/perantara pada perjanjian,
mekanisme penagihan lalu pengambilalihan/penarikan agunan oleh PUJK untuk produk-produk dan/atau layanan kredit kemudian pembiayaan.

Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *