OJK sebut IPO BPR kemudian BPRS akan dikerjakan secara bertahap

Finansial73 Dilihat

Tidak sembarangan (BPR yang tersebut menyelenggarakan IPO). Karena kita akan menjamin bahwa penanam modal tiada akan dirugikan

Jakarta – Kepala Eksekutif Pengawas Sektor Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengemukakan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) untuk bank perkreditan rakyat (BPR) serta bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) akan direalisasikan secara bertahap.

"Kita benar-benar akan selektif, akan secara gradual juga secara bertahap. Tentu kita akan mulai membolehkan BPR-BPR ini secara tahapan-tahapan. Kita sedang perkuat ini sebenarnya, bagaimana persyaratan-persyaratannya," kata Dian di dalam Jakarta, Senin.

Dian menambahkan nantinya akan ada pengelompokan berubah jadi tiga jenis BPR/S berdasarkan tingkatan atau tiering. Setiap tiering merefleksikan tingkat kebugaran juga permodalan yang tersebut dimiliki oleh BPR/S.

"Ini yang mana sedang kita kerjakan secara lebih tinggi detail sebelum memang benar bisa jadi IPO," imbuh dia.

Dian juga mengingatkan bahwa bukan semua BPR/S sanggup melantai ke bursa, sebab terdapat persyaratan-persyaratan yang dimaksud harus dipenuhi BPR/S terlebih dahulu. Reputasi BPR juga akan dipertaruhkan apabila mereka menyelenggarakan IPO.

"Tidak sembarangan (BPR yang menyelenggarakan IPO). Karena kita akan menjamin bahwa pemodal tidaklah akan dirugikan. Kan bahaya nanti kalau kinerja BPR malah bukan baik, penanam modal akan tidak ada percaya lagi terhadap BPR," kata dia.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguraian serta Penguasaan Bidang Keuangan (UU P2SK), OJK menerbitkan POJK No 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS yang berlaku sejak 30 April 2024.

POJK yang disebutkan dirancang untuk menguatkan kelembagaan lalu permodalan BPR/S melalui konsolidasi dengan cara penggabungan atau peleburan, juga perintah pelaksanaan penggabungan atau peleburan khususnya bagi BPR juga BPRS grup pada kepemilikan pemegang saham pengendali (PSP) yang mana sebanding atau dikenal dengan pendekatan single presence policy.

Pengaturan di POJK itu juga sekaligus membuka kesempatan bagi BPR kemudian BPRS untuk memperluas akses permodalan melalui aksi penawaran umum efek melalui bursa modal.

BPR lalu BPRS yang dapat melantai ke bursa efek harus memenuhi persyaratan yang memperhatikan antara lain permodalan yang baik, tingkat kesehatan, tata kelola yang tersebut baik, lalu manajemen risiko yang mana efektif.

Adapun persyaratan-persyaratan yang dimaksud tertuang di Pasal 35 POJK 7/2024. Dalam pasal yang dimaksud disebutkan bahwa penawaran umum efek melalui bursa modal dilaksanakan pada bentuk efek bersifat ekuitas dan/atau efek bersifat utang sebagai obligasi bagi BPR atau sukuk bagi BPRS.

BPR/S yang mana akan melakukan penawaran umum harus memenuhi persyaratan di antaranya modal inti paling sedikit Rp80 miliar.

Syarat lain yaitu penilaian tata kelola dengan predikat paling rendah peringkat 2, penilaian profil risiko paling rendah peringkat 2, dan juga tingkat kesehatan paling rendah peringkat komposit 2, yang dimaksud mana keseluruhannya dinilai pada dua periode terakhir.

Artikel ini disadur dari OJK sebut IPO BPR dan BPRS akan dilakukan secara bertahap

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *