OJK ungkap tiga tantangan struktural yang dihadapi BPR/BPRS

Finansial339 Dilihat

Ibukota Indonesia – Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengungkapkan terdapat tiga tantangan struktural utama yang digunakan dihadapi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) kemudian BPR Syariah (BPRS) pada waktu ini, salah satunya yaitu permodalan juga disparitas skala usaha.

"(Tantangan) yang digunakan pertama, permodalan kemudian disparitas skala usaha. Jumlah BPR lalu BPRS yang banyak lalu sebagian besar didominasi oleh BPR kemudian BPRS dengan skala usaha kecil," kata Dian di dalam Jakarta, Senin.

BPR dan juga BPRS, imbuh Dian, juga masih dihadapkan dengan kewajiban pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar pada akhir Desember tahun 2024 bagi BPR serta akhir Desember 2025 bagi BPRS.

Kemudian tantangan yang mana kedua, berkaitan dengan tata kelola kemudian manajemen risiko. Dian mengungkapkan bahwa kualitas kemudian kuantitas pengurus juga sumber daya manusia (SDM) lapangan usaha BPR kemudian BPRS masih penting dioptimalkan. Untuk meningkatkan kinerja sektor BPR serta BPRS, dibutuhkan penerapan tata kelola yang digunakan baik juga manajemen risiko yang efektif.

Selanjutnya, tantangan ketiga dari sisi persaingan usaha. Menurut Dian, BPR dan juga BPRS menghadapi persaingan yang tersebut semakin ketat dengan lembaga keuangan lain khususnya untuk segmen usaha mikro, kecil, dan juga menengah (UMKM) dari hulu sampai hilir.

"Terlebih lagi dengan masifnya perkembangan teknologi informasi atau IT yang digunakan memacu perubahan item lalu layanan keuangan juga berubah jadi pesaing yang dimaksud cukup berat bagi bidang BPR lalu BPRS," kata dia.

Menjawab tantangan tersebut, enam bank umum dan juga perwakilan asosiasi BPR lalu BPRS melakukan penadatanganan komitmen sebagai salah satu bentuk sinergi dan juga kolaborasi pada menyokong pengembangan SDM sektor BPR dan juga BPRS.

Para pihak yang dimaksud terlibat di komitmen yang dimaksud antara lain BTN, BRI, BNI, Bank Mandiri, BCA, juga BSI, dan juga Perhimpunan BPR Tanah Air (Perbarindo), Perhimpunan BPR/S Milik otoritas Daerah Se-Indonesia (Perbamida), kemudian Asosiasi Bank Syariah Indonesi (Asbisindo).

Dengan memperhatikan tantangan yang mana dihadapi bidang BPR dan juga BPRS dan juga reformasi pengaturan serta kebijakan ke sektor keuangan, OJK juga meluncurkan peta jalan atau roadmap yang diperkenalkan pada Senin.

Roadmap Pembangunan lalu Perkuatan Industri BPR serta BPRS 2024-2027 merupakan landasan kebijakan untuk meningkatkan kekuatan dan juga mengembangkan bidang BPR juga BPRS sekaligus menjawab tantangan lapangan usaha BPR serta BPRS di masa mendatang.

RP2B 2024-2027 dirancang sebagai living document yang dapat terus disesuaikan dengan perkembangan sektor kemudian sistem ekologi bidang jasa keuangan, sehingga menjadi bagian dari respon kebijakan yang tersebut relevan serta tepat waktu untuk mengupayakan daya tahan kemudian daya saing sektor BPR juga BPRS.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan serta Penguasaan Bagian Keuangan (UU P2SK), OJK juga sudah pernah menerbitkan POJK No. 7 Tahun 2024 yang berlaku sejak 30 April 2024. Peraturan ini ditujukan untuk memacu agar BPR/S dapat bertumbuh dan juga berprogres berubah menjadi lembaga keuangan yang berintegritas, adaptif, serta berdaya saing.

 

Artikel ini disadur dari OJK ungkap tiga tantangan struktural yang dihadapi BPR/BPRS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *