Pakar Antropologi Hukum Unair: Tanpa UU Warga Adat, 21 Etnik Bisa Punah pada IKN

Techno18 Dilihat

IDN Bisnis Jakarta – Sudah 14 tahun Rancangan Undang-Undang Warga Adat tidak ada juga mendapat penetapan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pakar Antropologi Hukum Universitas Airlangga, Sri Endah Kinasih, berpendapat bahwa pemerintah kemudian legislator yang berada di area DPR bukan menganggap penting isu publik adat ini.

“Masyarakat adat dianggap kuno. Padahal, penduduk adat punya nilai-nilai religio magis yang merekan pertahankan. Itu yang mana tidaklah dipahami oleh pemerintah,” ucap Endah melalui keterangan tertoreh yang dimaksud diterima Tempo, Kamis, 1 Februari 2024.

RUU Komunitas Adat atau Komunitas Hukum Adat merupakan rancangan undang-undang yang dimaksud sudah diusung sejak 2003, serta dirumuskan naskah akademiknya pada 2010. Menurut Endah, sengketa yang tersebut melibatkan publik adat terjadi akibat tidak ada disahkannya RUU tersebut.

Endah menyebutkan negara belum memahami konsep-konsep di tempat penduduk adat itu seperti apa, jadi perlu ada keterlibatan tokoh-tokoh adat lalu agama di pelegalan beleid tersebut. “RUU ini menjadi jalan satu-satunya negara untuk memahami rakyat adat. RUU bukan jalan akibat tokoh adat, agama, ahli tak dilibatkan,” kata dia.

Selama ini, kata Endah, kepentingan negara seolah-olah menggusur kepentingan warga adat. Seharusnya, menurut dia,  pembangunan dijalankan dengan proses dialog ke bawah dengan melibatkan penduduk adat, tidaklah belaka berlandaskan kepentingan negara. 

“Makanya, ketika mendirikan harus ada dialog. Tokoh agama, tokoh adat, ahli itu harus diajak. Contohnya di tempat rakyat Maluku itu, ada konsep sasi atau larangan panen sebelum waktunya. Nah, ini kan merupakan tradisi mereka itu di melindungi ekosistem mereka,” kata dia. 

“Konsep seperti ini yang harus dimengerti oleh pemerintah, tiada hanya saja bangun sini, bangun sana, ganti kehilangan sini, ganti kerugian sana. Tidak seperti itu,” ujar Endah menambahkan.

Salah satu konsep penyelenggaraan yang mana tak melibatkan partisipasi rakyat adat, menurutnya, adalah penyelenggaraan IKN  atau Ibu Daerah Perkotaan Nusantara. Menurut Endah, pembangunan IKN berpotensi mengakibatkan 21 etnik atau suku bangsa bisa saja punah.

Ia menyatakan peluang itu muncul akibat belum dilibatkannya publik adat juga belum mengertinya negara dengan konsep-konsep yang tersebut ada di masyarakat. 

“Sebanyak 21 etnik lho, juga ketika punah, bukanlah hanya saja etnik, tapi juga flora lalu fauna akan hilang. Karena, orang-orang zaman dulu kan harus memperhatikan ekologi. Kalau etnik-etnik yang dimaksud punah, maka tradisi berlandaskan ekologis pun akan hilang,” ungkapnya.

Menurut Endah, negara harusnya melindungi juga mempertahankan rakyat adat. Karena, kata dia,  Indonesia sendiri semakin waktu berjalan, semakin berkurang penduduk adatnya. Tidak semua hal itu untuk konstruksi negara, ada kearifan lokal yang tersebut perlu dijaga.

Contoh lainnya pengabaian hak masyarakat, kata Endah, yakni publik yang digunakan tinggal di area hutan bukan mempunyai KTP (kartu tanda penduduk), padahal merek sudah ada tinggal di dalam hutan yang disebutkan berjauhan sebelum Indonesia merdeka.

“Mereka kan lahir sebelum itu. Tanah itu kan sudah ada dimiliki oleh mereka. Warga adat dianggap belum mempunyai hak berbentuk sertifikat tanah, dianggap bukanlah hak mereka. Padahal ketika memulai pembangunan rumah atau sumur, mereka terus-menerus mencantumkan tanggal pembuatan. Itu kan bukti yang mana otentik, melebihi sertifikat negara,” kata dia.

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *