Pemkab Bekasi sahkan dokumen pelaksanaan anggaran APBD 2024

Finansial13 Dilihat

IDN Bisnis Minimal pembiayaan kas itu seperti gaji, lalu biaya listrik, kemudian lainnya, itu harus segera dijalankan

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat – pemerintahan Kota Bekasi, Jawa Barat, mengesahkan dokumen penyelenggaraan anggaran (DPA) seluruh satuan kerja perangkat tempat sebagai penanda dimulainya kegiatan penyerapan pembiayaan yang digunakan bersumber dari APBD 2024.

Penjabat Pimpinan Daerah Bekasi Dani Ramdan menyatakan pelaksanaan pengesahan DPA pada awal 2024 ini diharapkan dapat segera direalisasikan oleh seluruh perangkat daerah, minimal penyelenggaraan anggaran kas.

"Minimal pembiayaan kas itu seperti gaji, lalu biaya listrik, dan juga lainnya, itu harus segera dijalankan," katanya di area Cikarang, Jabar, Senin.

Dia mengumumkan banyak perangkat area teknis bahkan sudah ada menjalankan kegiatan, meskipun DPA 2024 baru disahkan demi merealisasikan percepatan penyelenggaraan infrastruktur.

"Di antaranya kegiatan konstruksi. Meski baru memasuki awal tahun, ada perangkat wilayah yang digunakan sudah ada menjalankan kegiatan konstruksi infrastruktur," katanya.

Pemkab Bekasi tahun ini memprioritaskan kegiatan pada pelaksanaan dan juga kesuksesan pemilihan 2024 dan juga pemilihan kepala wilayah pada akhir tahun, selain melanjutkan inisiatif perkembangan infrastruktur.

"Melanjutkan di area tahun lalu, jalan-jalan yang tersebut belum tersambung yang butuh diperbaiki, kemudian hambatan kesejahteraan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, ini adalah keberhasilan yang sudah ada kita raih lalu akan kita lanjutkan dalam tahun 2024," ucap dia.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Bekasi Hudaya menyatakan penyerahan DPA 2024 melibatkan 59 organisasi perangkat area (OPD) dengan total pendapatan tempat Rp6,87 triliun dan juga anggaran belanja Rp7,55 triliun.

"Terdiri dari 139 program, 297 kegiatan, dan juga 944 subkegiatan. Perlu disampaikan terhadap seluruh kepala OPD mulai tahun 2024 ini kita semata-mata menggunakan SIPD sesuai dengan arahan Mendagri juga surat dari Kepala BPKP yang tersebut mengatur aplikasi mobile yang dimaksud digunakan semata-mata satu, yaitu SIPD," kata dia.

Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *