Pemkab Muba masifkan realisasi tata kelola sumur minyak warga

Bisnis26 Dilihat

Kondisi seperti ini tiada sanggup terus menerus dibiarkan, dikarenakan menyangkut dampak lingkungan kemudian keselamatan warga

Sekayu, Muba – otoritas Kota Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan memasifkan realisasi tata kelola sumur minyak warga guna mengatasi permasalahan kegiatan penambangan minyak bumi secara ilegal .

Pj Kepala Daerah Muba Sandi Fahlepi pada Sekayu, Jumat, mengemukakan pihaknya telah dilakukan melakukan beraneka upaya untuk menindaklanjuti permasalahan yang digunakan ditimbulkan dari kegiatan penambangan minyak ilegal guna mempertahankan keselamatan lingkungan juga masyarakat.

"Kondisi seperti ini bukan sanggup terus menerus dibiarkan, sebab menyangkut dampak lingkungan lalu keselamatan warga Muba, apalagi setelahnya terjadi ledakan sumur minyak ilegal dan juga terbakar mencemari sungai dawas," katanya.

Ia menjelaskan kendala yang dihadapi ketika ini terkait Revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua yang dimaksud masih terkendala ke Kementerian.

Untuk konsep tata kelola yang dimaksud telah terjadi disiapkan, ke antaranya tata kelola keselamatan kerja serta lingkungan hidup, tata kelola kontrak jasa juga perjanjian kerja sama.

"Lalu, tata kelola penguatan kapasitas kelompok warga juga tata kelola akses pemodalan lalu kredit lunak bagi penduduk pemilik sumur minyak. Kami sangat yakin rencana tata kelola ini sudah ada mengakomodasi proteksi warga juga lingkungan dalam Muba," jelasnya.

Ia menambahkan berdasarkan data yang digunakan di inventarisasi ada sekitar 230 ribu rakyat Muba yang terlibat pada aktivitas penambangan sumur minyak.

"Ini jumlahnya sangat banyak, tentu kami sangat berharap pemerintahan Pusat untuk segera mengakomodasi tata kelola ini juga ada realisasi konkret terkait revisi Permen ESDM nomor 1 Tahun 2008, atau otoritas Pusat dapat menerbitkan aturan pada bentuk lain yang tersebut untuk tata kelola yang mengakomodasi aktivitas penambangan sumur minyak penduduk kemudian atau menyusun Bridging Policy (Aturan antara) selama belum diterbitkannya aturan yang tersebut berubah menjadi pedoman tata kelola dimaksud," kata Sandi.

Sementara itu, Direktur Teknik juga Lingkungan Minyak lalu Gas Kementerian ESDM Noor Arifin Muhamad mengungkapkan persoalan sumur minyak ilegal pada Muba ini telah sangat Masif.

Sehingga, dari sisi hulu nanti akan disampaikan ke pimpinan bagaimana formula tata kelola terbaiknya sebab ini menyangkut instansi terkait lintas sektoral lainnya baik sisi lingkungan, lalu diharapkan di dalam level menteri koordinator akan menangani secara komprehensif.

Saat Peraturan Menteri ESDM itu terus digodok agar tempat mempunyai kewenangan untuk memaksimalkan penertiban sumur minyak ilegal

"Komitmen Pak Pj Pimpinan Daerah Sandi Fahlepi untuk menyimpan lingkungan juga keselamatan penduduk Muba dari dampak sumur minyak ilegal sudah ada maksimal. Kami ketika ini masih menanti progres penerbitan Permen ESDM," katanya.

Arifin juga berharap agar persoalan sumur minyak ilegal dalam Muba itu segera tuntas dengan solusi terbaik mengingat perjuangan yang tersebut tak henti-hentinya diwujudkan pemerintah area setempat di menyimpan lingkungan kemudian keselamatan warga dari dampak sumur minyak ilegal.

Artikel ini disadur dari Pemkab Muba masifkan realisasi tata kelola sumur minyak warga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *