Pemprov Bengkulu langkah cepat LHP BPK ciptakan tata kelola yang digunakan baik

Finansial8 Dilihat

IDN Bisnis Saya minta temuan ini segera mungkin saja segera dibahas hasil temuan-temuan itu….

Bengkulu – pemerintahan Provinsi (Pemprov) Bengkulu melakukan tindakan cepat untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan area yang digunakan baik.

 

 

"Saya minta temuan ini segera mungkin saja dengan segera dibahas hasil temuan-temuan itu, kemudian kalau perlu dikonfirmasi atau kemungkinan besar minta penjelasan tambahan untuk pihak kelompok pemeriksa, tadi mereka itu menyampaikan dia terbuka. Saya kira ini sebuah mekanisme yang sangat baik," kata Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, di tempat Bengkulu, Jumat.

 
 

Menurut dia, pemeriksaan yang diadakan BPK pada pemerintah area merupakan hal biasa, kemudian juga bentuk kolaborasi di menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik.

 
 

"Pemeriksaan kan hal yang biasa, serta ini sudah ada pemeriksaan rutin, jadi kalau tubuh kita ini check up rutin tahunan, setahun sekali kita selalu check up secara menyeluruh, nah lalu biasanya temuan-temuan itu nggak terlalu berbeda juga," kata beliau lagi.

 
 

Biasanya temuan BPK tersebut, kata Rohidin pula, terkait kelebihan bayar, atau hal-hal yang dimaksud bersifat administratif yang digunakan bisa jadi diselesaikan dengan baik oleh pemerintah daerah.

 
 

"Nanti segera dibicarakan dengan pihak ketiga, kalau kelebihan bayar, bagaimana mekanismenya nanti penyelesaiannya, kami targetkan jangan sampai 60 hari (penyelesaiannya)," ujar Rohidin Mersyah pula.

 
 

Pada 2023 ini, Pemprov Bengkulu mampu menorehkan catatan sejarah pada hal pengelolaan keuangan area dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) keenam kalinya dari BPK RI terhadap pengelolaan keuangan wilayah tahun anggaran 2022.

 
 

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah beserta jajaran terus berazam untuk menindaklanjuti seluruh catatan yang digunakan diberikan oleh BPK RI, agar pengelolaan keuangan wilayah Provinsi Bengkulu terus baik dan juga transparan.

 
 

"Saya katakan, terhadap masing-masing OPD yang dimaksud ditemukan ada kerugian negara untuk segera dikembalikan pada tempo 60 hari sejak diserahkan LHP lalu kami telah komitmen hal itu," ucapannya lagi.

Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *