Peneliti: Belum semua capres-cawapres menyokong perdagangan karbon

Bursa13 Dilihat

IDN Bisnis DKI Jakarta – Peneliti karbon Carbonethics Ahmad Hidayat menyatakan belum semua capres-cawapres memperlihatkan dukungan terhadap perdagangan karbon, padahal Indonesia telah memulai perdagangannya.

Presiden Joko Widodo telah lama membuka bursa karbon pada September 2023 serta bursa karbon merupakan partisipasi Indonesia pada melawan krisis iklim.

Sementara, tiga pasangan calon (paslon) presiden juga calon duta presiden memang benar memasukkan perdagangan karbon pada visi juga misinya. Namun, lanjutnya, belum semua capres-cawapres itu memperlihatkan dukungannya terhadap perdagangan karbon.

"Dari tiga calon ini, sebenarnya yang paling menyokong untuk perdagangan karbon adalah Ganjar Pranowo. Karena, dari visi-misi kemudian orang-orang dalam belakang pasukan kampanyenya memang benar pro perdagangan karbon," kata Ahmad pada keterangan di area Jakarta, Rabu.

Menurut dia, untuk Prabowo, semua orang kelihatannya telah paham konsep nasionalismenya.

"Kadang konsepnya bertabrakan dengan konsep lain, belum pas untuk dunia usaha misalnya. Dan, sejauh ini yang mana agak di area berada dalam juga belum terlalu jelas adalah Anies. Walaupun di analisa dokumen visi-misinya, kita akui itu paling komprehensif kemudian paling pro lingkungan dibandingkan capres yang dimaksud lain," tambahnya.

Ahmad menjelaskan paslon Anies-Muhaimin berupaya menyeimbangkan kolaborasi pemerintah juga masyarakat.

Sementara, paslon Prabowo-Gibran berkonsentrasi pada mitigasi kemudian pencegahan kecacatan lingkungan melalui pendekatan nasionalis dan Ganjar-Mahfud menekankan mekanisme lingkungan ekonomi di pengelolaan iklim.

Menurut Ahmad, di area semua kubu capres ada aktor-aktor yang dimaksud punya kepentingan. Tapi, yang tersebut paling kentara adalah kubu Ganjar kemudian Prabowo.

"Ini dilihat dari visi-misi kemudian latar belakang orang-orang dalam belakang kelompok kampanye kedua pasangan calon ini yang tersebut pro perdagangan karbon, yang dimaksud mana perdagangan karbon dilihat sebagai alternatif untuk penyelesaian kesulitan iklim, seperti pengurangan emisi," ujarnya.

Namun, lanjutnya, sejauh mana dia memvisikan perdagangan karbon itu, belum terlihat.

"Dan, memang benar biasanya dokumen visi-misi itu tidak ada akan sampai detail secara teknis. Tapi, ide besarnya ada pada dua capres ini. Terutama Ganjar yang mana telah sampai membicarakan insentif untuk pihak swasta pelaku perdagangan karbon," kata Ahmad.

Sedangkan Anies, tambah Ahmad, berada pada tengah, antara pangsa dan juga pemerintah. Dokumen visi-misinya dibaca paling komprehensif juga paling pro lingkungan dibandingkan capres yang lain.

"Mungkin sebab latar belakangnya sebagai akademisi yang digunakan unggul di naskah akademik. Tapi, posisinya konservatif. Jadi, tak bisa jadi 100 persen ke pasar. Dorongan ke arah perdagangan karbon terbatas. Namun, di visi-misinya, ada juga ke arah sana," ujar Ahmad.

Untuk Prabowo, dokumen visi-misinya lebih lanjut banyak menekankan tentang peran sentralistik pemerintah juga nasionalisme. Ada kecenderungan kontrol negara yang sangat luas, yang tersebut bisa saja diartikan memberi prospek bagi kelompoknya sendiri.

Sementara itu, peneliti Carbonethics Hansen Sukma menambahkan, pada waktu menjadi gubernur, Ganjar punya pengalaman mengembangkan proyek energi terbarukan dan juga transisi energi, dan juga berkolaborasi dengan Norwegia.

Sementara, Anies bukan terlalu teknis di hal perdagangannya, tapi lebih banyak untuk kolaborasi internasional. Sewaktu menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies terlibat pada forum kota-kota global memerangi pembaharuan iklim.

Menurutnya, Prabowo belum terlihat, sebab tidak pernah menjabat sebagai kepala daerah, sehingga kinerjanya terbatas untuk merambah lingkungan ekonomi karbon ataupun regulasi-regulasi yang mana terkait dengan isu lingkungan.

"Jadi, apabila bisa saja disimpulkan, memang benar Ganjar itu punya fleksibilitas yang lebih tinggi tinggi terhadap pangsa ketika memandang isu lingkungan. Pelibatan sektor privat perihal isu lingkungan kemungkinan akan lebih besar banyak," ujarnya.

Sementara Anies, akan lebih banyak kontrol lalu dapat dilihat dari berbagai pernyataannya yang digunakan selalu melakukan realokasi anggaran untuk perkembangan yang sifatnya soft atau hard infrastruktur. "Jadi, pada akhirnya, pemerintah akan lebih tinggi berbagai berperan pada perdagangan karbon," sebutnya.

Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *