Pengamat: pemerintah harus pastikan demo tolak hasil pemilihan umum kondusif

Market18 Dilihat

IDN Bisnis Ibukota Indonesia – Pakar/pengamat Komunikasi Politik Antonius Benny Susetyo menilai pemerintah harus menjamin jalannya demonstrasi massa yang tersebut menolak hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan dengan kondusif.

Hal yang disebutkan dapat dijalankan pemerintah dengan tiada menghambat proses demonstrasi massa pada lapangan. "Jangan sampai benturan terjadi lantaran komunikasi tersumbat,” kata Benny di siaran persnya, Senin.

Menurut Benny, demonstrasi merupakan bagian dari hak untuk berdemokrasi milik warga yang dimaksud harus dilindungi.

Hak yang disebutkan harus disalurkan agar warga dapat mengutarakan aspirasi dan juga kritiknya untuk pemerintah. Aksi demonstrasi justru akan berubah menjadi anarkis jikalau pemerintah memakai alat negara untuk menghalangi rakyat menggunakan hak tersebut.

Benny menilai kemungkinan kekerasan di aksi massa memprotes hasil pemilihan 2024 sangat kecil. Namun demikian, ia memohon pemerintah membentuk ruang dialog di dalam mana (KPU) sebagai pelaksana mampu menjelaskan seluruh unsur yang digunakan dianggap janggal selama proses pemilu.

Dengan demikian, ia meyakini hak demokrasi rakyat akan masih terjaga tanpa adanya aksi kekerasan kemudian pertumpahan darah.

Di ketika yang sama, Pengamat kebijakan pemerintah sekaligus Direktur Eksekutif Survei serta Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara juga memohonkan pemerintah bersikap humanis untuk kelompok massa yang akan mengadakan demonstrasi menolak Pemilihan Umum 2024.

"Pemerintah sikapnya ya misalnya tiada melakukan tindakan tindakan represif, tetap saja harus mengayomi," kata beliau ketika dihubungi ANTARA.

Menurut Igor, pergerakan massa turun ke jalan untuk menolak hasil rekapitulasi nasional pemilihan 2024 mungkin saja akan terjadi.

Namun untuk menghindari insiden bentrok antar massa lalu kepolisian seperti yang digunakan terjadi pada pemilihan raya 2019, pihak demonstran juga tak diperkenankan bersikap anarkis.

Hal yang disebutkan dinilai dapat memicu konflik dalam sedang demonstrasi yang dimaksud berujung bentrok antara massa juga kepolisian.

"Masyarakat menyikapi hasil rekapitulasi harus melakukannya dengan tertib, bukan anarkis. Karena tindakan anarkis pasti akan disikapi dengan tindakan yang mana sifatnya pengamanan," kata dia.

Igor bahkan menganjurkan rakyat yang dimaksud tidak ada senang dengan hasil rekapitulasi untuk menggugatnya sesuai dengan jalur hukum seperti Mahkamah Konstitusi (MK).

"Misal perselisihan pendapat pasti jalurnya di dalam MK kemudian kalau pelanggaran di dalam Bawaslu serta kode etik di tempat Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilihan raya (DKPP)," kata dia.

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Situs ini disponsori oleh: Free Invoice Generator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *