Perkuat Tata Kelola, OJK Pengenalan Aturan Keuangan Syariah Baru

Syariah17 Dilihat

IDN Bisnis

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah juga Unit Usaha Syariah (POJK Tata Kelola Syariah BUS UUS) pada 16 Februari 2024. Penerbitan itu guna menyokong penguatan tata kelola lalu peningkatan public trust melawan penerapan prinsip syariah pada bidang perbankan.

POJK Tata Kelola Syariah BUS UUS diterbitkan untuk melengkapi ketentuan sebelumnya POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum (POJK Tata Kelola). Peraturan ini tambahan spesifik mengatur kegiatan perbankan sebagai konsekuensi penerapan prinsip-prinsip syariah yang tersebut berdampak terhadap kegiatan usaha, kapasitas serta kultur SDM, juga orientasi perusahaan Bank syariah.

POJK ini mengatur hal-hal mendasar dan juga strategis di penerapan tata kelola untuk meyakinkan pemenuhan prinsip syariah pada kegiatan bisnis serta operasional BUS dan juga UUS, antara lain penguatan wewenang, struktur kemudian fungsi DPS, penyelenggaraan fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, juga fungsi audit intern syariah, dan juga kewajiban melakukan kaji ulang eksternal terhadap penerapan tata kelola syariah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa OJK akan terus meningkatkan integritas sistem keuangan salah satunya melalui peningkatan tata kelola seluruh sektor jasa keuangan. Semua pihak, PSP, direksi juga komisaris di tempat sektor jasa keuangan harus memberikan tone of the top terkait pentingnya tata kelola ini.

Sementara itu Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Keuangan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa upaya pihaknya mengakselerasi perkembangan perbankan syariah tidaklah terlepas dari upaya untuk terus meningkatkan tata kelola perbankan syariah guna menjamin peningkatan yang dimaksud tinggi, sehat lalu berkelanjutan. Kehilangan kepercayaan terhadap bank syariah akan berdampak sangat serius terhadap perkembangan bank syariah selanjutnya.

POJK Tata Kelola Syariah BUS UUS ini juga diterbitkan sebagai perwujudan penyelenggaraan Roadmap Penguraian serta Menguatkan Lembaga Keuangan Syariah 2023-2027 yang bertujuan untuk mengembangkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, lalu berdaya saing, dan juga berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional untuk mencapai kemaslahatan masyarakat.

Melalui penerapan tata kelola syariah secara konsisten di tempat seluruh kegiatan bidang usaha dan juga operasional bank, diharapkan kepercayaan lalu kenyamanan publik terhadap perbankan syariah dalam Indonesia akan semakin meningkat yang mana akan menguatkan juga mengembangkan penampilan lapangan usaha perbankan syariah dalam Indonesia.

Penerbitan POJK Tata Kelola Syariah BUS UUS ini juga di rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguraian serta Perkuatan Bagian Keuangan (UU P2SK), yang mana di tempat antaranya telah lama menempatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada kelompok yang sejenis dengan Dewan Komisaris juga Direksi.

Penguatan sikap DPS semakin menegaskan bahwa peran lalu fungsi DPS sangat penting bagi bidang perbankan syariah. DPS bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Namun demikian, penerapan prinsip syariah di area bank tidak semata-mata hanya saja menjadi tugas DPS. Seluruh tingkatan kemudian jenjang organisasi di dalam bank juga wajib menjaga agar kegiatan bank sesuai dengan prinsip syariah.

Artikel Selanjutnya Wapres: Perekonomian Syariah Bisa Terbangkan Kondisi Keuangan Nasional

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Situs ini disponsori oleh: Free Invoice Generator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *