PHRI angkat boreh jadikan Bali destinasi spa

Market24 Dilihat

IDN Bisnis Kami berjuang mewujudkan Bali sebagai sebuah destinasi spa.

Denpasar – Perhimpunan Hotel serta Kafe (PHRI) Bali mengangkat hasil lokal Pulau Dewata, pada antaranya boreh atau lulur rempah-rempah untuk menjadikan Bali sebagai destinasi spa.

“Kami berjuang mewujudkan Bali sebagai sebuah destinasi spa,” kata Ketua PHRI Bali Cokorda Oka Artha Ardana Sukawati di dalam Denpasar, Senin.

Menurut dia, ketika ini usaha spa mengaplikasikan hasil kearifan lokal yang dimaksud terhadap wisatawan. Boreh rempah-rempah juga barang lokal lain di area antaranya sabun lalu pengharum ruangan diproduksi sepenuhnya oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Boreh merupakan bagian budaya serta tradisi lokal Bali berbentuk lulur yang tersebut terbuat dari olahan rempah-rempah kemudian berguna sebagai terapi tradisional dengan sensasi hangat dan juga menenangkan tubuh.

Keunikan tersebut, kata dia, menjadikan Bali sebagai salah satu referensi wisatawan yang mana menginginkan wisata spa.

Meski begitu, Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023 itu mengungkapkan ketika ini pelaku bisnis spa termasuk UMKM di area Bali juga berjuang untuk menguji materi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintahan Pusat kemudian pemerintahan Daerah (HKPD).

Mereka merupakan pelaku usaha spa yang tersebut tergabung pada asosiasi Bali Spa and Wellness Association (BSWA) yang berada di area bawah naungan PHRI Bali.

Dalam UU itu, spa dikategorikan masuk jasa hiburan sehingga tarif pajaknya naik menjadi minimal 40 persen lalu maksimal 75 persen.

UU itu menjadi acuan pemerintah kabupaten/kota untuk terlibat meningkatkan pajak spa menjadi 40 persen dari sebelumnya 15 persen, seperti yang digunakan berlaku mulai 1 Januari 2024 di dalam Wilayah Badung.

Isi yang digunakan diuji yakni tentang kenaikan pajak dan juga kategori spa yang tersebut dinilai masuk ke kategori kemampuan fisik atau wellness.

“Yang pertama harus diluruskan bahwa spa tidak termasuk wilayah hiburan, Undang-Undang Wisata tidak ada menyebutkan seperti itu,” imbuh Ketua Badan Promosi Wisata Daerah (BPPD) Bali itu.

Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, spa masuk pada kategori bidang usaha spa sesuai pasal 14 UU itu.

Dalam bab penjelasan UU itu terkait bidang usaha spa dijelaskan bahwa bidang usaha spa adalah bidang usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, kemudian olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa kemudian raga dengan tetap memperlihatkan memperhatikan tradisi kemudian budaya bangsa Indonesia.

Ia menilai besaran pajak spa 15 persen merupakan hitungan ideal agar tidak ada terpaut sangat dengan pajak hotel lalu restoran mencapai sekitar 10 persen.

Pria yang digunakan biasa disapa Cok Ace itu pun berharap upaya mewujudkan Bali sebagai destinasi spa tak kontraproduktif dengan kenaikan pajak tersebut, dikarenakan pada waktu ini spa di area Bali juga bersaing dengan destinasi lain di area kawasan Asia Tenggara salah satunya Thailand.

Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *