Presiden Jokowi mengaku belum menonton “Dirty Vote”

Market84 Dilihat

IDN Bisnis DKI Jakarta – Presiden Joko Widodo mengaku belum menonton film dokumenter "Dirty Vote" yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.

"Belum (nonton)," kata Presiden Jokowi yang digunakan ditemui usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 dalam TPS 10 Gambir, Ibukota Indonesia Pusat, Rabu pagi.

Sebelumnya, Jokowi mempersilakan penduduk untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan pada penyelenggaraan pemilihan 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menurut Jokowi, mekanisme pelaporan kemudian penanganan dugaan pelanggaran pilpres di dalam Indonesia sudah ada sangat jelas lalu harus dihadiri oleh seluruh masyarakat.

"Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan kalau ada kecurangan bisa saja dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum (tuntas) masih bisa saja (mengajukan) gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Jokowi.

Film dokumenter "Dirty Vote" dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc pada jaringan YouTube.

Film yang dimaksud menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, lalu Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian juga bersama-sama menjelaskan rentetan kejadian yang dimaksud diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengoreksi Bawaslu yang dimaksud dinilai tak tegas di menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.

Alhasil menurut mereka, tiada ada efek jera sehingga pelanggaran pilpres cenderung terjadi berulang.

Dalam siaran tertulisnya, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara "Dirty Vote" menyebut film itu bentuk edukasi untuk publik yang digunakan pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengundang setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap di waktu sekitar dua minggu, yang digunakan mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.

Pembuatannya film yang disebutkan melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, serta YLBHI.

Dalam waktu kurang lebih tinggi lima jam setelahnya siar pada YouTube, film itu ketika ini telah terjadi dilihat 355.831 orang kemudian kemudian disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Selasa pukul 19.00 WIB, film yang disebutkan telah lama disaksikan sekitar 7,5 jt penonton.

Banyak pihak menilai perilisan film 'Dirty Vote" sebagai kampanye hitam (black campaign) jelang Pemilihan Umum 2024. Namun, Bawaslu justru menyarankan warga untuk segera menonton film dokumenter tersebut.

"Kita menyarankan untuk segera ditonton oleh sebab itu ini menjadi autokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum di dalam kita (Indonesia)," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/4).

Menurut Lolly, ia menjadikan kritik dari film dokumenter yang disebutkan sebagai bagian refleksi dan juga evaluasi.

"Tetapi pada konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu cuma siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang tersebut telah dijalankan di konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik pada film itu," ujarnya.

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *