Presiden Jokowi teken Keppres Keanggotaan Indonesia di dalam FATF

Finansial76 Dilihat

IDN Bisnis semakin memperkokoh komitmen Indonesia di dalam kancah global untuk turut memerangi beragam kejahatan keuangan global yang tersebut semakin berkembang

Jakarta – Presiden Joko Widodo melakukan penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force (FATF) untuk menindaklanjuti hasil Rapat Pleno FATF yang menerima Indonesia sebagai anggota ke-40.

“Dengan ditandatanganinya dokumen tersebut, semakin memperkokoh komitmen Indonesia pada kancah global untuk turut memerangi beragam kejahatan keuangan global yang mana semakin berprogres juga perlu kita cegah maupun berantas sedini mungkin,” kata Kepala Pusat Pelaporan kemudian Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana di tempat Jakarta, Senin.

Menurutnya, menjadi anggota FATF memberikan beberapa jumlah manfaat, seperti meningkatkan kredibilitas perekonomian nasional dan juga persepsi positif terhadap integritas sistem keuangan Indonesia.

Ia menyatakan bahwa persepsi positif terhadap integritas keuangan domestik yang dimaksud dapat meningkatkan kepercayaan juga menjadi daya tarik bagi pemodal di dan juga luar negeri untuk menanamkan modal mereka itu di area Indonesia.

Ivan menuturkan bahwa keanggotaan yang disebutkan juga dapat meningkatkan efektivitas kerja sejenis internasional pada mengungkapkan perkara terkait pencucian uang, pendanaan terorisme, maupun proliferasi senjata pemusnah massal.

Ia menyatakan bahwa ketiga langkah pidana yang dimaksud telah lama dikategorikan sebagai kejahatan transnasional, sehingga kerja sejenis global sangat diperlukan.

Pihaknya pun telah terjadi berhasil mengungkap banyak perkara kejahatan pencucian uang global, seperti judi daring, perdagangan orang, juga Business Email Compromise (BEC), dengan berkolaborasi dengan negara-negara lain.

Selain itu, dengan bergabung menjadi anggota FATF, pemerintah Indonesia dapat berkontribusi terhadap perumusan kebijakan strategis global terkait ketiga tindakan pidana yang dimaksud berdasarkan perspektif kemudian kepentingan nasional.

Indonesia juga dapat berbagi pengalaman dan juga best practices dengan negara-negara lain di berbagai forum FATF mengenai upaya antipencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, kemudian proliferasi senjata pemusnah massal.

Ivan menuturkan bahwa dengan resmi berlakunya Keppres Nomor 14 Tahun 2024 tersebut, Indonesia dapat mulai secara berpartisipasi mengikuti beragam inisiatif dan juga kegiatan strategis yang mana dilaksanakan oleh FATF.

“Berbagai forum global yang digunakan diselenggarakan FATF wajib disertai sebagai wujud keseriusan lalu sumbangan Indonesia pada menjaga juga merancang sistem keuangan dunia yang dimaksud berintegritas,” ujarnya.

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Situs ini disponsori oleh: Free Invoice Generator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *