PUPR sebut sosialisasi PDSK terus diwujudkan ke masyarakat di dalam IKN

Bisnis52 Dilihat

PDSK masih rute pertemuan. Kemarin telah dua kali pertarungan yang digunakan dipimpin dengan segera oleh Penjabat (Pj) Pemuka Kalimantan Timur

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Pekerjaan (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Perkotaan Nusantara (IKN) mengungkapkan sosialisasi Penanganan Pengaruh Sosial Kemasyarakatan (PDSK) untuk masyarakat juga tokoh adat di IKN terus dilakukan.

"PDSK masih proses pertemuan. Kemarin sudah ada dua kali penghadapan yang tersebut dipimpin secara langsung oleh Penjabat (Pj) Pengelola Kalimantan Timur. Mungkin masih tahapan negosiasi," ujar Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga dalam Jakarta, Jumat.

Menurut Danis, sejauh ini belum ada hasil secara tertoreh dari pertemuan-pertemuan tersebut.

"Negosiasi sedang berlangsung. Ada tim terpadu namanya. Negosiasinya waktu yang digunakan terakhir dipimpin segera oleh Pj Pemuka Kalimantan Timur," katanya.

Danis menyatakan bahwa reuni yang disebutkan dihadiri oleh tokoh adat serta masyarakat.

"Masyarakat kemudian tokoh adat menghadiri. Hadir telah dua kali, sosialisasi awal serta sosialisasi yang tersebut kedua," katanya.

Dia menyampaikan bahwa sosialisasi serta negosiasi PDSK yang disebutkan direalisasikan dalam tempat kejadian proyek pengerjaan IKN, salah satunya pada kedudukan proyek Jalan Tol Akses IKN Seksi 6A serta 6B.

Sebagai informasi, Kementerian Agraria dan juga Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengawal sosialisasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) bagi 2.086 hektare lahan di dalam Ibu Pusat Kota Nusantara atau IKN yang masih terkendala pembebasan lahan.

Bagi warga yang digunakan berada di dalam beberapa jumlah area tanah IKN yang digunakan perlu mendapatkan PDSK termasuk bisa jadi dikatakan uang ganti rugi, kerohiman kemudian lain sebagainya ada prosesnya.

Kementerian ATR/BPN turut mengawal proses itu ada yang digunakan namanya appraisal yang dikelola dengan baik, ada mekanismenya, ada regu terpadu juga yang dalam bawah pemerintah provinsi Kalimantan Timur di antaranya juga yang tersebut ada dalam bawah Otorita IKN sendiri.

Kementerian ATR/BPN mengungkapkan bahwa terdapat dua hal yang digunakan menjadi prioritas di antara 2.086 hektare tersebut, pertama ada (lahan) Ruas Tol IKN seksi 6A juga 6B dan juga satu lagi untuk pengendalian banjir Sepaku.

Artikel ini disadur dari PUPR sebut sosialisasi PDSK terus dilakukan ke masyarakat di IKN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *