Riau berupaya jaring  51.591UMKM urus sertifikat halal 

Market48 Dilihat

IDN Bisnis Sistem halal sekarang menjadi daya saing pada perdagangan nasional dan juga internasional…..

Pekanbaru – Kanwil Kementerian Agama Riau berupaya menjaring lagi sebanyak 51.591 usaha mikro kecil dan  menengah (UMKM) untuk segera mengurus sertifikat halal bagi barang makanan lalu minuman yang digunakan merekan jual/edarkan.

"Produk halal saat ini menjadi daya saing pada perdagangan nasional dan juga internasional bahkan dengan total populasi Muslim dunia yang tersebut bertambah pada mengikuti gaya hidup halal,  memacu konsumsi komoditas meningkat," kata Pelaksana tugas Kepala Kanwil Kemenag Riau Muliardi di dalam Pekanbaru, Minggu.

Menurut Muliardi, p sertifikasi halal menjadi prioritas nasional yang digunakan memerlukan kolaborasi serta sinergi Badan Penyelenggara Garansi Sistem Halal (BPJPH) Kementerian Agama beserta seluruh pemangku kepentingan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/BUMN/swasta.

Ia mengungkapkan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia berpotensi menjadi kiblat lapangan usaha halal dunia sehingga sertifikasi halal menjadi prioritas nasional yang tersebut memerlukan kerja identik semua pihak terkait.

"Sertifikat halal menjadi mandatory bagi seluruh produk-produk yang tersebut masuk, beredar, kemudian diperdagangkan dalam Indonesia. Karena itu sertifikat halal wajib bagi produk-produk makanan berdasarkan regulasi jaminan item halal itu," katanya.

Ia menyebutkan ada tiga kelompok hasil yang digunakan harus telah bersertifikat halal yakni barang makanan serta minuman, kedua materi baku, materi tambahan pangan, juga materi penolong untuk produk-produk makanan dan juga minuman. Ketiga barang hasil sembelihan juga jasa penyembelihan.

Dalam akselerasi mandatory tersebut, katanya l perlu dukungan penganggaran sertifikasi halal oleh pemerintah area tingkat provinsi kemudian kabupaten/kota di rangka menggerakkan sertifikasi barang halal dengan memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro serta kecil, sesuai ketentuan yang digunakan berlaku.

"Untuk tahun 2024 BPJPH telah menganggarkan sebanyak 1 jt kuota sertifikat gratis bagi usaha mikro kecil seperti bisnis rumahan, komoditas simpel serta yang dimaksud tidak ada menggunakan material dari daging hasil sembelihan. Hingga pada waktu ini, kuota yang tersisa berkisar 200 ribu kuota nasional. Untuk itu perlu dukungan dari berbagai pihak untuk biaya fasilitasi agar capaian sertifikat halal Provinsi Riau dapat tambahan berbagai lagi," katanya.

Ia menekankan bahwa pada Peraturan eksekutif No. 39 Tahun 2021 disebutkan seluruh hasil bidang usaha makanan, minuman, komponen baku tambahan pangan kemudian penolong untuk produk-produk makanan kemudian minuman juga penyembelihan  wajib miliki sertifikat halal mulai 18 Oktober 2024.

Berdasarkan data dari BPJPH Riau, dalam Provinsi Riau telah lama terbentuk 16.050 UMKM yang tersebut miliki sertifikat halal dari total 67.641 UMKM.

 

Disclaimer: artikel ini berdasarkan dari rangkuman berbagai sumber
Berita terbaru dan terlengkap hanya ada di IDN Bisnis

Situs ini disponsori oleh: Free Invoice Generator

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *