Satgas PASTI hentikan 915 entitas keuangan ilegal hingga April 2024

Market19 Dilihat

OJK bersatu seluruh anggota Satgas PASTI terus meningkatkan koordinasi di penanganan pembangunan ekonomi lalu pinjaman online ilegal

Jakarta – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan aktivitas 915 entitas keuangan ilegal, yang terdiri berhadapan dengan 19 penanaman modal ilegal kemudian 896 pinjaman online ilegal sejak 1 Januari hingga 30 April 2024.

"OJK bersatu seluruh anggota Satgas PASTI terus meningkatkan koordinasi di penanganan penanaman modal dan juga pinjaman online ilegal," ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, kemudian Pelindungan Pengguna (PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Jakarta, Senin.

Ia mengutarakan bahwa penutupan yang dimaksud dikerjakan berdasarkan beraneka pengaduan terkait entitas keuangan ilegal yang digunakan disampaikan masyarakat sejak 1 Januari hingga 25 April 2024.

Selama periode tersebut, ia menuturkan bahwa pihaknya menerima 5.998 pengaduan, meliputi 5.698 pengaduan tentang pinjaman online ilegal dan juga 300 pengaduan mengenai pembangunan ekonomi ilegal.

Selain itu, OJK juga memberikan sanksi untuk beberapa pelaku bidang usaha jasa keuangan (PUJK) pada rangka penegakan hukum ketentuan pelindungan konsumen.

Frederica mengemukakan bahwa hingga 30 April 2024 pihaknya menjatuhkan surat peringatan tegas ditulis untuk 35 PUJK, surat perintah untuk tiga PUJK, juga sanksi denda untuk 10 PUJK.

"Selain itu, per 30 April 2024, terdapat 67 PUJK yang tersebut melakukan penggantian kerugian konsumen menghadapi 205 pengaduan," ujarnya.

OJK juga telah terjadi melakukan penegakan hukum pada rangka pengawasan perilaku PUJK yang mana menjadi kewenangan kantor pusat terdiri dari sanksi administratif berhadapan dengan keterlambatan pelaporan terhadap 72 PUJK juga sanksi administratif menghadapi hasil pemeriksaan terhadap satu perusahaan pinjaman online.

Ia menyampaikan bahwa sanksi administratif yang mana diberikan berhadapan dengan keterlambatan pelaporan merupakan denda terhadap 56 PUJK dengan total nilai sanksi beberapa orang Rp480,9 jt lalu peringatan serius ditulis terhadap 16 PUJK.

"Adapun pengenaan sanksi terhadap PUJK yang tersebut berada pada kewenangan pengawasan Kantor OJK Daerah dijalankan oleh Kantor OJK Daerah mengingat telah dilakukan dilakukannya delegasi wewenang bidang PEPK untuk Kantor OJK Daerah sejak awal 2024," kata Frederica.

Selain itu, pihaknya juga memberikan sanksi administratif berhadapan dengan hasil pemeriksaan dalam bentuk denda sebesar Rp300 jt untuk satu perusahaan pinjaman online berhadapan dengan pelanggaran ketentuan terkait pemasaran item dan/atau layanan.

"Selain pemberian sanksi administratif dimaksud, OJK juga memberikan perintah terkait implementasi dan juga pengawasan aktivitas pemasaran yang mana harus dipenuhi oleh perusahaan pinjaman online tersebut," ujarnya.

Artikel ini disadur dari Satgas PASTI hentikan 915 entitas keuangan ilegal hingga April 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *